 |
| Ketua KPK (Batik Coklat) dan Wakil Presiden (Batik Hitam) |
JAKARTA I KEJORANEWS.COM : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, sebagai momentum refleksi dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Selasa, (10/12/2019)
Serangkaian acara KPK gelar, untuk merayakan Hakordia sekaligus untuk melakukan evaluasi dalam kerja KPK selama ini. Bertepatan dengan Hakordia, KPK mengundang seluruh pemangku kepentingan.
Sebanyak 12 menteri, 15 kepala lembaga negara, dan 106 kepala daerah hadir dalam acara Hakordia 2019 di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu hadir pula pimpinan BUMN/BUMD dan tokoh partai politik.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’aruf Amin menyampaikan korupsi merupakan kejahatan yang sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia, karena menghambat mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan.
“Hakordia harus jadi momentum penyadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah kerja bersama. Selain itu, publik harus sadar bahaya rasuah menjadi persoalan krusial di negara kita." jelasnya.
Selanjutnya ditempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. Artinya, perlawanan terhadap korupsi dan memajukan Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. Salah satu cara KPK melakukan refleksi dalam kerja pemberantasan korupsi adalah dengan lebih banyak mendengar.
“Dengan mendengar, kami berharap bisa mengerti yang diinginkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberantas korupsi,” katanya (9/12) dalam sambutan pada Hakordia 2019 di Gedung Merah Putih KPK - Jakarta.
Ia melanjutkan, jika melihat dari keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam mempengaruhi nilai Indeks Persepsi Korupsi, KPK tak bisa berperan dan melaju sendirian. Ada sembilan survei antikorupsi dan good governance yang menentukan skor IPK sebuah negara.
Sembilan survei tersebut adalah:
World Justice Project – Rule of Law Index (WJP);
Bertlesmann – Transformation Index (BTI);
World Economic Forum – Executive Opinion Survey/Global Competitiveness Index (WEF);
IMD – World Competitivenss (IMD);
Political and Economic Risk Counsultancy (PERC);
International Country Risk Guide (ICRG);
Economist Intelligence Unit/EIU – Country Risk Rating (EIU);
Global Insight – Country Risk Rating (GI); dan Varietes of Democracy Project.
Tiga penyumbang angka terendah dalam skor IPK Indonesia adalah World Justice Project – Rule of Law Index (WJP); Political and Economic Risk Counsultancy (PERC); dan Varietes of Democracy Project.
"Semua pihak harus mau berubah dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Melihat dari banyaknya aspek dan sektor yang terlibat dalam kenaikan skor IPK, maka kita semua adalah bagian dari ikhtiar membebaskan Indonesia dari praktik korup yang sangat merugikan rakyat," terangnya.
KPK ingin melibatkan semua pihak dalam memberantas korupsi, secara berkelanjutan. Pelibatan ini dapat terlihat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan KPK dalam Hakordia 2019. KPK melibatkan komunitas, musisi, sineas, pebisnis, dan penyelenggara negara dalam setiap kegiatan untuk ikut serta dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi.
Harapannya adalah semua pihak tergugah dan mau berubah dalam upaya membebaskan Indonesia dari praktik-praktik rasuah. Supaya masyarakat tak lagi resah karena hak-haknya terus terjarah.
Humas/Andi
Sebanyak 12 menteri, 15 kepala lembaga negara, dan 106 kepala daerah hadir dalam acara Hakordia 2019 di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu hadir pula pimpinan BUMN/BUMD dan tokoh partai politik.
Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’aruf Amin menyampaikan korupsi merupakan kejahatan yang sistemik dan menjadi masalah serius bagi pembangunan di Indonesia, karena menghambat mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan.
“Hakordia harus jadi momentum penyadaran bahwa pemberantasan korupsi adalah kerja bersama. Selain itu, publik harus sadar bahaya rasuah menjadi persoalan krusial di negara kita." jelasnya.
Selanjutnya ditempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. Artinya, perlawanan terhadap korupsi dan memajukan Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. Salah satu cara KPK melakukan refleksi dalam kerja pemberantasan korupsi adalah dengan lebih banyak mendengar.
“Dengan mendengar, kami berharap bisa mengerti yang diinginkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberantas korupsi,” katanya (9/12) dalam sambutan pada Hakordia 2019 di Gedung Merah Putih KPK - Jakarta.
Ia melanjutkan, jika melihat dari keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam mempengaruhi nilai Indeks Persepsi Korupsi, KPK tak bisa berperan dan melaju sendirian. Ada sembilan survei antikorupsi dan good governance yang menentukan skor IPK sebuah negara.
Sembilan survei tersebut adalah:
World Justice Project – Rule of Law Index (WJP);
Bertlesmann – Transformation Index (BTI);
World Economic Forum – Executive Opinion Survey/Global Competitiveness Index (WEF);
IMD – World Competitivenss (IMD);
Political and Economic Risk Counsultancy (PERC);
International Country Risk Guide (ICRG);
Economist Intelligence Unit/EIU – Country Risk Rating (EIU);
Global Insight – Country Risk Rating (GI); dan Varietes of Democracy Project.
Tiga penyumbang angka terendah dalam skor IPK Indonesia adalah World Justice Project – Rule of Law Index (WJP); Political and Economic Risk Counsultancy (PERC); dan Varietes of Democracy Project.
"Semua pihak harus mau berubah dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Melihat dari banyaknya aspek dan sektor yang terlibat dalam kenaikan skor IPK, maka kita semua adalah bagian dari ikhtiar membebaskan Indonesia dari praktik korup yang sangat merugikan rakyat," terangnya.
KPK ingin melibatkan semua pihak dalam memberantas korupsi, secara berkelanjutan. Pelibatan ini dapat terlihat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan KPK dalam Hakordia 2019. KPK melibatkan komunitas, musisi, sineas, pebisnis, dan penyelenggara negara dalam setiap kegiatan untuk ikut serta dalam menyampaikan pesan-pesan antikorupsi.
Harapannya adalah semua pihak tergugah dan mau berubah dalam upaya membebaskan Indonesia dari praktik-praktik rasuah. Supaya masyarakat tak lagi resah karena hak-haknya terus terjarah.
Humas/Andi
