 |
| Sambutan Gubernur Kepri by Zoom Meeting/virtual |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H.Ansar Ammad menyampaikan gambaran umum wilayah Kepri, yang mana terdiri dari 7 Kabupaten dan Kota, terdapat kurang lebih 2.408 ribu pulau.
Kepri berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura. Vietnam, Kamboja. Pada tahun 2020, tercatat 2 juta lebih jiwa, menghuni sekitar 379 pulau di Kepri. Sebagai pilar keempat negara demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, peran pers di negara sangat pengting, meskipun secara formal berada di luar sistem politik ketatanegaraan.
"Kebebasan pers menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualiatas berbasis iman dan takwa, berdaya saing, berbudaya," terangnya.
Hal tersebut, disampaikannya pada kegiatan 'In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan' yang digelar secara zoom, Senin (20/9).
Ia melanjutkan bahwa pentingnya kerjasama karena Batam, Bintan, Karimun - Kepri, karena perolehan nilai invesistasi hingga puluhan triliunan rupiah, adanya kawasan perdagangan bebas/FTZ, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang, KEK Digital Park, dan KEK Aerotechnics - Batam.
Berikutnya, bersama mengembangkan secara intergrasi mendukung upaya pembangunan Kepri, di wilayah pulau-pulau lainnya. Mulai dari akses/jalan, hingga layanan internet/komunikasi khususnya.
"Implementasi digitalisasi segera terpenuhi. Kita dorong terus. Dan berharap melalui pelatihan para peserta bisa menambah pemahaman, memberikan edukasi, dalam pembangunan, pengembangan kawasan tertinggal, terdepan, terluar. Dan dunia maritim di Kepri," tutup Gubernur Kepri.
Baca Juga:
Selanjutnya, Rektor UPN 'Veteran' Yogyakarta, Dr.M Irhas Effendi, M.SI menyampaikan bahwa suatu negara maritim, sangat strategis dalam kedaulatannya, karena tidak hanya ekonomi, politik, keamanan. Juga memerlukan informasi valid demi keutuhan negara, serta kemajuan masyarakat.
Kepri merupakan etalase pintu gerbang, wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan langsung beberapa negara. Dan kawasan transit dari berbagai negara. Selain itu, adanya isu yang komplek sehingga perlu pengetahuan yang cukup, serta memahami wawasan kebangsaaan.
Lanjutnya, lagi terkait Pengelolaan administrasi kenegaraan, kasus perdagangan orang, ilegal fishing, penyeludupan Narkoba, kejahatan di laut (perompakan), penyeludupan barang-barang ilegal yang mengancam bangsa dan negara.
"Pers memiliki peran strategis. Untuk itu, wartawan harus menyediakan informasi yang tepat terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wilayah maritim, Dan tidak terjebak, jadi miss informasi, hingga hoax. Ini penting, karena bisa memicu integrasi bangsa," tutupnya.
 |
| Peserta Zona I by Zoom |
Selanjutnya, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo menyampaikan bahwa dari kacamata Pers, persoalan dilihat secara konfrenship. Setidaknya ada 4 masalah yang dihadapi wartawan perbatasan. Yaitu, masalah keselamatan wartawan, keterbatasan akses, mahalnya biaya liputan dan ketertutupan pemerintah.
"Makanya, untuk penugasan liputan investigasi harusnya dilakukan oleh wartawan yang sudah berpengalaman. Berangkat mulai dari isu, harus terus di ikuti dan menjadi pemberitaan untuk pemerintah. Misalnya, terkait anggaran pembangunan, keamanan, kesejahteraan dari pemerintah pusat untuk wilayah perbatasan," jelasnya.
"Jika terjadi delik hukum terhadap pers, dapat melaporkan ke Dewan Pers, bagian komisi hukum. Kita bisa menangani, dan kalau tidak dilaporkan kami tidak tau terjadi. Pers dalam meliput, harus menimbang dampak dan keselamatan diri. Kebanyakan jadi korban penganiayaan, adanya intimidasi kepada narasumber," pesannya.
 |
| Peserta Zona 1 by Zoom |
Selaku pemateri, Pakar Keamanan Maritim, Dr.Nicolaus Loy, MA menjelaskan mengenai sejumlah isu utama keamanan lain. Diantaranya, perimbangan kekuatan Angkatan Laut, kemungkinan serangan lewat laut, keamanan teritorial waters, konflik perbatasan maritime terkait sumber daya.
"Bayangkan, jika ada kelompok radikal yang membajak kapal tanker di Selat Malaka, kemudian kapal itu, misalkan, diarahkan ke Singapura lalu diledakkan, apa yang akan terjadi?," ungkapnya mencontohkan potensi ancaman dari laut.
Berikutnya, Pemateri, Pakar Ilmu Komunikasi, Dr.Agung Probowo menyampaikan bahwa acara ini terselenggara bersama kedutaan USA dengan lembaga UPN Jogyakarta. Bertemakan wawasan kebangsaan, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan karena berbatasan dengan negara - negara tetangga.
Di wilayah perbatasan banyak sekali konflik terjadi, salah satunya dimana masyarakat nelayan dalam menjalankan profesinya menangkap ikan bertemu dengan kapal-kapal militer China, di perairan laut Natuna - Indonesia/Tiongkok, China.
"Adanya potensi konflik, media menjadi rujukan informasi. Untuk itu perlunya membuka wawasan pers di Kepri, bagaimana mengadakan peliputan di kasawasan perbatasan, memberikan informasi secara konfrensif dan akurat. Berharap menjadi center for information bagi kami masyarakat Indonesia yang jauh dari Kepri," katanya.
Pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN 'Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Indonesia. Dan Pelatihan digelar dalam tiga zona, yaitu:
Zona-I Batam - Tanjung Pinang (20 - 21/9/21).
Zona-II Karimun - Lingga, Rabu-Kamis (22-23/9/21).
Zona-III Anambas-Natuna (27-28/9/21).
Hadir pada kegiatan Konsul dan Pejabat Utama Konsulat Amerika Serikat (AS) Medan, Kadis Kominfo Kota Batam, Kapolda Kepri yang diwakili Bidang Humas Polda Kepri, Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam dan sejumlah tokoh lain di Kepri.
Andi Pratama
Posting Komentar