Pemkab Asahan Tanda Tangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan 12 Instansi

Bupati bersama Pimpinan Instansi di Kabupaten Asahan-

ASAHAN I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Asahan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan 12 instansi penyedia layanan diantaranya, Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah BAPENDASU Samsat Kisaran, PT Taspen (PERSERO) Kantor Utama Cabang Medan, BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, BPJS Ketenagakerjan Kisaran, PT Bank Sumut (PERSERO) Cabang Kisaran, PT Bank BRI (PERSERO) Cabang Kisaran.

Penandatangan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengikat kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Asahan dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Asahan.

Ini disampaikan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Asahan H. Darwin Lubis saat menyampaikan laporan dihadapan Bupati Asahan di Gedung MPP Kabupaten Asahan, Rabu (01/03/2023).

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Wakapolres Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, OPD, Plt Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Kepala Kantor Pertanahan Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Asahan, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapendasu, Samsat Kisaran, Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (persero), Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjan Kisaran, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Kisaran dan Pimpinan Bank BRI Cabang Kisaran.

Selanjutnya Darwin mengatakan, dasar penandatanganan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan MPP, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan MPP Kabupaten Asahan.

Sarifah HS