Realisasi Belanja Capai Rp 3,7 Triliun, Gubernur Kepri Terima Penghargaan dari Mendagri RI


Realisasi Belanja Capai Rp 3,7 Triliun, Gubernur Kepri Terima Penghargaan dari Mendagri RI

Realisasi Belanja Capai Rp 3,7 Triliun, Gubernur Kepri Terima Penghargaan dari Mendagri RI
Suasana Kegiatan

KEPRI I KEJORANEWS.COM: Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) R, atas keberhasilannya membawa Pemerintah Provinsi Kepri sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) dengan realisasi belanja APBD tertinggi di tahun 2021. 

Terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan dari Kemendagri RI, diantaranya Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Realisasi Peningkatan PAD tertinggi dan Realisasi Program Taspen (Taspen Award).  Untuk setiap kategori diberikan masing-masing kepada 5 pemerintah provinsi, 5 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota. 

Dalam sambutannya, Mendagri RI, H.Tito Karnavian mengatakan jika uang merupakan darahnya sebuah organisasi. Sehingga bisa dipastikan organisasi tidak akan bisa berjalan jika tidak ada uang.

Namun demikian, uang yang dimiliki sebuah organisasi harus direalisasikan dengan baik. Dimulai dari tahap perencanaan dan penyalurannya dan pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian organisasi bisa berjalan secara berkesinambunagn dan baik pula.

"Uang ini penting, dan sudah menjadi anatomi sentral sebuah organisasi," katanya dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022. di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, (2/6).

Berikutnya, ssai menerima penghargaan, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri sehingga menjadi salah satu Pemerintah Daerah Provinsi yang meraih Penghargaan dengan kategori realisasi anggaran Belanja terbaik tahun 2021. 

"Artinya tim kita telah berjalan dengan baik, sehingga strategi yang kita terapkan dijalankan oleh semua OPD . Penghargaan ini hasil kerjasama kita semua. Kini kita sudah mendapatkan penghargaan ini, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankannya dari tahun ke tahun," katanya. 

Sebagaimana diketahui APBD Provinsi Kepri pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.918 Triliun dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp 3.809 Triliun atau sebesar 98,85 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.854 Triliun.

Realisasi Belanja sebesar Rp 3.703 Triliun atau sebesar 94,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.918 Triliun, dan Realisasi Pembiayaan sebesar Rp 64.454 Miliar atau sebesar 99,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 64.513 Miliar. Dengan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) audited tahun anggaran 2021 sebesar Rp170.514 Miliar (LHP-BPK tahun 2021).

Selanjutnya, strategi yang dilakukan dalam rangka Percepatan Penyerapan Realisasi APBD, yakni dengan memperkuat aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD dalam rangka mencapai target kinerja  pembangunan yang berkesinambungan dan membawa manfaat bagi petumbuhan ekonomi daerah. 

Kemudian mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan seperti penyerahan DPA, penunjukan pejabat pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK-SKPD, dan lainnya).   

"Saya selalu tekankan kepada jajaran OPD agar terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, atau lakukan lelang dini, terutama untuk pekerjaan fisik," katanya. 

Hal tersebut tentunya dilakukan setelah Ranperda APBD mendapat Persetujuan dari DPRD, tujuannya agar bisa selesai tepat waktu. Setrategi lainnya mempercepat penyaluran anggaran dengan cara melakukan pembayaran pekerjaan secara terjadwal dan sesuai tahapan pembayaran (termyn) pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Kemudian percepatan penyelarasan SIPD dengan menyesuaikan proses penganggaran dan penatausaahaan berbasis SIPD yang di asistensi oleh Kementerian Dalam Negeri. 

"Sebisa mungkin, kita meminta agar tidak ada  OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya di Penghujung tahun, Terutama OPD yang memiliki kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik, dan yang terpenting, rapat evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan Oleh OPD sehingga jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat," tegas Gubernur Kepri.

Editor:
Andi Pratama

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama