 |
| Demo PMII di Kantor Kemenag Banjar |
Ketua PC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari lingkungan madrasah terkait dugaan pemberian amplop pada sejumlah momentum kegiatan, termasuk akomodasi, monitoring, hingga penilaian kinerja kepala madrasah.
"Praktik ini adalah praktik kotor. Kami memiliki landasan untuk menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Agama Kota Banjar agar mengambil tindakan tegas dan menghilangkan bentuk gratifikasi‑gratifikasi tersebut," ujar Joni.
Meski demikian, Joni menegaskan PMII belum dapat memastikan siapa saja oknum yang terlibat. Ia menyebut aduan berasal dari beberapa madrasah dan sebagian telah diwawancarai tim PMII.
"Untuk memastikan siapa yang terlibat, kami belum bisa memastikan. Kami mendapatkan aduan dari beberapa madrasah dan ada yang kami wawancarai," jelasnya.
PMII menilai persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada penerimaan aspirasi. Mereka mendesak Kemenag Kota Banjar membuka fakta secara transparan agar tidak berkembang menjadi keresahan dan spekulasi di kalangan masyarakat serta lingkungan madrasah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kemenag Kota Banjar, Muhamad Fikri Firdaus, menyatakan pihaknya tidak akan mengabaikan aduan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa Kemenag tidak akan langsung menarik kesimpulan sebelum melakukan tabayun dan konfirmasi secara mendalam.
"Ketika ada dugaan, maka harus tabayun, harus konfirmasi. Nanti kita akan bentuk tim atau kita konfirmasi, kita investigasi apakah betul," ujar Fikri.
Ia menambahkan bahwa apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran, maka pihak yang terlibat akan diproses sesuai undang‑undang dan peraturan yang berlaku.
"Kalau memang benar, ada mekanismenya. Ada undang‑undang, ada PP dan seterusnya. Pihak‑pihak yang betul terduga atau oknum, sudah sewajarnya sesuai dengan regulasi yang ada," tegasnya.
Fikri juga menyampaikan bahwa Kemenag Kota Banjar telah menetapkan komitmen pencegahan pungutan liar dan gratifikasi sejak tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar. Ia menegaskan layanan yang menjadi kewenangan Kemenag tidak boleh dibebankan kepada masyarakat di luar ketentuan resmi, sedangkan PNBP harus dibayarkan melalui jalur yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengapresiasi langkah PMII sebagai bentuk kontrol sosial yang positif.
"Ini juga saya ucapkan terima kasih sebagai bentuk pengawasan. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya supaya bekerja lebih baik," ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam tahap klarifikasi dan penelusuran Kemenag Kota Banjar. Masyarakat menantikan hasil investigasi yang mampu mengungkap pola kejadian serta pihak‑pihak yang terlibat.
ASEP
Posting Komentar