 |
| Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro saat sedang berkomunikasi dengan dewan pengurus harian SPP usai kisruh petani dengan PTPN. |
Bangunan Dirobohkan, SPP Minta Penyelidikan Transparan
Dewan Pengurus Harian Serikat Petani Pasundan (SPP), Mahardika, mengatakan bahwa tiga bangunan yang dirobohkan adalah hunian yang tengah dibangun oleh tiga kepala keluarga petani penggarap.
"Kami tidak tahu pasti siapa yang merobohkan bangunan tersebut. Biar nanti pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan," ujar Mahardika, Sabtu (24/10/2026).
Ia menegaskan pihaknya tidak bermaksud memperkeruh suasana, namun menyoroti adanya laporan adanya seseorang yang membawa senjata tajam saat ketegangan terjadi. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan dan meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti.
"Kami ingin memberikan solusi, bukan memperkeruh konflik. Jangan sampai perlakuan diskriminatif dan kriminalisasi terhadap petani penggarap terulang kembali," tegasnya.
Saat ini, sekitar 225 petani penggarap dari wilayah Langensari, Sinar Tanjung, dan sekitarnya sedang memperjuangkan redistribusi lahan. Mahardika mengingatkan amanat konstitusi bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses redistribusi, katanya, harus membuka jalan bagi penataan agraria yang lebih adil di Kota Banjar.
PTPN I: Penertiban Sesuai Prosedur
Sementara itu, Manajer PTPN I Regional 2 Batulawang–Cikupa, Yayan Aryanto, menyampaikan hal yang berbeda. Menurut Yayan, penertiban bermula saat patroli rutin pihak perusahaan bersama unsur terkait, termasuk Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN), menemukan adanya pembangunan fondasi yang baru dikerjakan sekitar dua hari.
Pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pemilik untuk membongkar secara mandiri. Namun karena tidak dilakukan, petugas kemudian membongkar fondasi tersebut.
"Karena memang baru dua hari, belum begitu keras. Jadi hanya dirobohkan saja," ujar Yayan, seraya membantah hal itu sebagai perusakan.
Yayan menegaskan perusahaan tetap berpegang pada kewenangan pengelolaan lahan. Ia juga menegaskan komitmen yang telah disampaikan kepada kepolisian Kota Banjar, yakni mencegah perusakan, pembakaran, penebangan pohon karet, serta pembangunan tanpa izin di kawasan perkebunan. Meski begitu, perusahaan tidak mempermasalahkan aktivitas penggarapan selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Status HGU Berakhir 2018, Titik Krusial yang Belum Jelas
Kemudian isu yang muncul di tengah polemik ini terjadi adalah status Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut. Yayan mengakui masa berlaku HGU telah berakhir pada tahun 2018, namun menyebut pihaknya telah menempuh proses perpanjangan sejak awal dan proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini.
Faktanya bahwa HGU telah berakhir namun belum ada kejelasan status hukum baru, justru menjadi pertanyaan krusial. Berakhirnya masa berlaku HGU tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang berhak menguasai dan mengelola lahan saat ini. Diperlukan kejelasan resmi dari instansi pertanahan mengenai status permohonan perpanjangan, keputusan yang telah dikeluarkan, serta batas-batas objek lahan yang disengketakan.
Di sisi lain, klaim para petani mengenai hak atas tanah dan peluang redistribusi berdasarkan ketentuan reforma agraria juga memerlukan verifikasi dan pembahasan yang mendalam.
Dialog, Kunci Mencegah Eskalasi Konflik
Hingga kejelasan status hukum diperoleh dari pihak berwenang, komunikasi dan dialog yang jujur antara petani, pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Sengketa ini bukan sekadar soal bangunan yang dibongkar — ini menyangkut kepastian hukum atas tanah, akses warga terhadap sumber penghidupan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik agraria yang transparan dan berkeadilan.
Masyarakat berharap seluruh pihak dapat duduk bersama, mengedepankan musyawarah dan kepatuhan terhadap hukum, demi menemukan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak dan mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut.
ASEP
Posting Komentar