Aktivis Soroti Rencana Pengadaan Mobil Dinas Rp1,3 Miliar di Saat Armada Damkar dan Truk Sampah Rusak

Aktivis dan pemerhati sosial-pemerintahan Kota Banjar, Irwan Herwanto, S.IP 

BANJAR | KEJORANEWS.COM: Rencana pengadaan dua unit mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar senilai Rp1,3 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat. Di saat armada pemadam kebakaran dan truk pengangkut sampah dinilai rusak parah serta kerap mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga, alokasi anggaran tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

 

Dalam catatan tertulisnya, aktivis dan pemerhati sosial-pemerintahan Kota Banjar, Irwan Herwanto, S.IP., menyoroti ketimpangan prioritas yang mencolok. Di satu sisi pemerintah berencana mengalokasikan dana besar untuk kenyamanan pejabat, namun di sisi lain sarana pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup warga justru terabaikan.

 

"Sejumlah truk dan bak kontainer sampah milik Dinas Lingkungan Hidup berada dalam kondisi rusak parah, bolong-bolong. Ceceran sampah dan air lindi berbau menyengat meluber ke jalan raya saat sedang mengangkut sampah, mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat," ujar Irwan pada kejoranews.com, Selasa (29/9/2026).

 

Tak hanya soal kebersihan, kondisi armada pemadam kebakaran juga memprihatinkan. Sejumlah unit mobil Damkar tergolong tua, sering mengalami kendala teknis hingga mogok saat diterjunkan ke lokasi kebakaran. Keterlambatan penanganan dinilai mempertaruhkan keselamatan jiwa dan harta benda warga.

 

Irwan menegaskan persoalan ini bukan soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan soal skala prioritas. Apalagi struktur APBD Kota Banjar saat ini mencatat defisit sebesar Rp4,60 miliar yang ditutup dari sisa anggaran dan pinjaman jangka pendek. Sementara itu, pendapatan asli daerah justru melemah: penerimaan retribusi turun Rp3,76 miliar dan sekitar 84 persen kenaikan pendapatan masih bergantung pada dana transfer pusat.

 

"Di tengah kondisi fiskal yang belum kuat, memaksakan pengadaan mobil dinas baru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah berpihak pada rakyat," ujarnya.

 

Irwan pun mengusulkan agar Pemkot Banjar tidak membebani APBD secara konvensional, melainkan menerapkan pembiayaan kreatif atau creative financing. Di antaranya: mengubah pola belanja beli menjadi sewa jangka panjang, menjajaki kerja sama kemitraan swasta untuk layanan kebersihan, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, hingga mengoptimalkan aset daerah yang menganggur.

 

Ia mendesak agar pengadaan mobil dinas ditunda dan anggaran Rp1,3 miliar tersebut dialihkan untuk perbaikan dan peremajaan armada sampah, pemadam kebakaran, serta kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Harapannya, Gubernur Jawa Barat selaku penguji APBD-P dapat meninjau ulang alokasi tersebut demi kepentingan yang lebih mendesak.

ASEP