 |
| HNSI Anambas dan Pengusaha Lokal serta Pegawai Setwan dan Komisi 2 |
Ketua HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Agustar dalam RDP tersebut menyebutkan bahwa, pihaknya banyak mendapat laporan terkait mekanisme persoalan yang terjadi di lapangan dan diharapkan apa yang menjadi keluhan bisa dicarikan solusi.
"Sebagaimana surat yang telah kami sampaikan mengenai berbagai keluhan yang terjadi terhadap persoalan kapal angkut pengiriman hasil tangkapan nelayan kecil yang menjadi terkendala berlarut larut. Saya minta apa yang menjadi keluhan dan temuan baik pengurus maupun pelaku usaha perikanan lokal sampaikanlah kendala yang terjadi, semoga hari ini kita bersama sama bisa mendapatkan solusi dan perbaikan untuk ke depannya," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang pengusaha Anambas meminta DPRD Anambas mendorong optimalisasi Kapal Tol Laut, khususnya penambahan kuota kontainer pendingin (reefer container) untuk mengakomodasi hasil tangkapan nelayan yang mencapai sekitar 200 ton perbulan. Menurutnya, musim timur pada bulan Maret hasil tangkapan nelayan akan semakin meningkat.
"Tarif kontainer pendingin sudah diatur dalam Kepmenhub Nomor 4 Tahun 2020, yakni Rp2,6 juta untuk kontainer dingin dan Rp1,7 juta untuk kontainer kering. Menurut perhitungan, biaya jasa angkut per kilogram menggunakan kontainer hanya sekitar Rp174, ditambah biaya handling kargo sekitar Rp200 hingga Rp300, maka biaya tertinggi pengiriman hanya sekitar Rp300 per kilogram. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan jasa angkutan komersial yang selama ini digunakan, dengan tarif berkisar Rp1.800 per kilogram pada awal Mei dan meningkat hingga Rp2.100 sampai Rp3.100 per kilogram. Sehingga sangat relevan dan meringankan nelayan kecil di Anambas. Namun saat ini, Anambas hanya mendapatkan 4 kontainer, jumlah yang jauh dari kebutuhan, maka dari itu perlu penambahan kontainer kalau bisa sebanyak 20 buah," ujarnya dalam forum audiensi.
Hal senada disampaikan oleh Hubungan Masyarakat ( Humas) HNSI Anambas, Hambibi. Ia meminta agar kontainer pendingin untuk pengiriman ditingkatkan agar tidak terjadi monopoli pengiriman oleh pengusaha.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Yusli YS mengaku akan menindaklanjuti masalah tersebut.
" Saya menyambut baik atas audiensi ini, aya mewakili kawan - kawan dalam hal ini dengan senang hati menerima apa yang menjadi aspirasi dari pengurus HNSI dan menjadi catatan kami. Ke depannya bersama anggota di komisi II, masalah ini akan kami bahas di tingkat selanjutnya," ucap Yusli menyampaikan hal-hal yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini.
Ia menambahkan, secara kelembagaan DPRD akan menugaskan komisi terkait atau membentuk panitia khusus ( Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Bahan-bahan ini akan menjadi argumen kami apakah akan dibawa ke tingkat provinsi atau pusat. Beri kami waktu, kami akan upayakan lahirnya kebijakan atau rekomendasi," ujarnya sembari mengakhiri audiensi bersama HNSI Anambas.
Turut hadir dalam RDP, DP3 Anambas, Disperindak Anambas, Dishub Anambas, Pengurus HNSI Anambas, Pengusaha Lokal Anambas dan Staf Sekwan.
Yuni S
Posting Komentar