 |
| Rakor Satgas Pangan |
Sekretaris Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Archan Iskandar, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Nataru.
"Berdasarkan hasil monitoring harga, beberapa komoditas strategis seperti cabai merah dan cabai rawit masih berada pada harga tinggi, sementara komoditas lainnya relatif stabil namun tetap memerlukan pengawasan intensif," ucapnya.
Lanjutnya, Pemerintah Daerah telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras SPHP dan minyak goreng kepada 1.676 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh desa. Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) saat ini mencapai 11,129 ton yang disiapkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi kondisi darurat.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas saat memimpin rapat tersebut menegaskan bahwa pengendalian harga bahan pokok menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan ia menekankan pentingnya harga yang wajar, terjangkau masyarakat, namun tetap menjaga kualitas barang dan keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi lokal.
"Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, baik kepada pedagang besar maupun kecil. Tidak boleh saling menyalahkan, tetapi saling melindungi dan mengawasi agar harga tetap terkendali dan masyarakat tidak dirugikan," ujarnya.
Wakapolres Kepulauan Anambas Kompol Shallahuddin, S.H., juga menyampaikan komitmen Satgas Pangan Polres Kepulauan Anambas dalam mengawal stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
"Pentingnya keterbukaan informasi dari para distributor terkait harga dan kendala distribusi, agar dapat dikomunikasikan secara jelas kepada pemerintah dan masyarakat. Satgas Pangan hadir sebagai wadah untuk mencari solusi bersama. Keterbukaan harga dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun gejolak di masyarakat," ucapnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya pengutamaan pasokan bahan pokok dari petani lokal, pendalaman dan validasi data stok pangan oleh pemerintah daerah, serta kewajiban distributor menyampaikan data ril ketersediaan dan harga kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan, menekan potensi lonjakan harga, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode Nataru.
Hadir dalam rakor tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, OPD, TNI-Polri, Kejaksaan, DPRD,Bulog, serta para distributor bahan pokok di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Yuni S
Posting Komentar