Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan menilai, rakor ini penting dilaksanakan guna optimalisasi peran Majelis Pengawas Notaris dari level daerah hingga pusat. Kegiatan yang diselenggarakan rabu - kamis, 21-22 Februari 2024.
"Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan rakor ini penting untuk menjaga sinergi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat," kata Anggiat membacakan sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng pada pembukaan rakor.
"Sehingga, semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dapat kita tangani dengan tepat dan hasilnya akuntabel," tambahnya.Kadiv Yankumham mengingatkan peserta Rakor yang didominasi anggota Majelis Pengawas Notaris, untuk bekerja secara maksimal.
"Kami mengingatkan Bapak dan Ibu Anggota MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris Kabupaten/Kota agar semaksimal mungkin mengupayakan pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya penindakan yang terakhir," ujar Anggiat.
"Saya minta Bapak dan Ibu betul-betul menelaah laporan bulanan yang dikirim oleh Notaris dan hasil pemeriksaan berkala agar Bapak dan Ibu dapat memberikan petunjuk perbaikan yang tepat kepada para notaris demi mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku notaris".
"Bapak dan Ibu Anggota Majelis Pengawas dan Anggota Majelis Kehormatan sesuai dengan sumpah/janji jabatan kiranya senantiasa mengayomi para notaris agar sungguh-sungguh mempedomani kode etik, mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan, dan mengembangkan kompetensi untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat pengguna jasa notaris yang dinamis," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, dalam laporannya menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai bagian dari Lembaga Pengawas dan Pengatur Profesi Notaris perlu menginisiasi penyelenggaraan Rakor secara berkala."Dalam rangka peningkatan efektivitas tugas dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), untuk melaksanakan penanganan permasalahan kenotariatan secara akuntabel, khususnya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris di Kabupaten/Kota," jelas Yosi.
Yosi mengungkapkan, penyelenggaraan kegiatan Rakor ini bertujuan untuk mewujudkan kesepahaman antar MPD terhadap pola kerja pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif.
"Kedua, mengakomodasi usulan penguatan kelembagaan dan kewenangan MPW dan MPD secara komprehensif," papar Yosi"Dan, menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan hukum positif dan kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban, kewenangan, dan larangan jabatan notaris.
(Salam)
Posting Komentar