 |
| Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri- |
KEPRI I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), dibawah kepemimpinan Gubernur H.Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj.Marlin Agustina secara proaktif terus melahirkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
Bahkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah di tahun 2021, menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kepri sebagai prioritas utama.
Pembangunan sebuah daerah, termasuk di Provinsi Kepri, diukur melalui indikator makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja.
Dari sisi ekonomi Kepri, Triwulan IV 2021 tumbuh 3,43 persen Year on Year (yoy) sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat naik Rp 47.439,27 Miliar (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy), menguat dibandingkan Triwulan sebelumnya sebesar 2,97 persen (yoy).
Selanjutnya, pada Trwulan IV 2021, didorong oleh akselerasi pada komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan net ekspor. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 0,46 persen (yoy), terakselerasi dibandingkan Triwulan sebelumnya sebesar -0,72 persen (yoy), sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat.
Di sisi lain, Inflasi Kepri yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, mengalami inflasi (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan IHK sebesar 113,29.
Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung (yoy) di Bulan Desember kemarin.
Selain itu, adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2022, kembali turun dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya. Bahkan, penurunan TPT di Kepri pada periode tersebut adalah yang terbesar secara nasional yakni 1,68 persen poin, dari 9,91 persen pada Agustus 2021 menjadi 8,23 persen di bulan Agustus 2022.
Asisten II Pemprov Kepri, Luki Zaiman menyampaikan bahwa penurunan TPT tersebut, dipengaruhi pemulihan ekonomi yang terus digesa dan membaik, kebijakan program pemerintah, serta pandemi Covid-19 yang melandai. Ditandai dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 15,8 ribu orang menjadi 103,7 ribu orang dari 1,259 juta orang angkatan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun sebelumnya.
"Semua program dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Wagub Kepri, semuanya untuk kepentingan masyarakat Kepri. Semua program tentu outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sejauh ini hasil kerja Pemerintah Provinsi Kepri bisa kita lihat. Baik dari sisi pertimbuhan ekonomi, sisi iflas? dan lainnya," terangnya, di Tanjung Pinang - Kepri, (16/1/2023).
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang sangat membantu masyarakat selama dalam masa pandemi Covid-19 adalah berupa bantuan tunai untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan tunai bagi masyarakat tidak mampu yang terkena Virus Covid-19 dan yang meninggal dunia akibat Virus Covid-19.
Besaran bantuan tunai yang diberikan adalah Rp 1 Juta untuk keluarga tidak mampu yang terkena Covid-19, dan Rp 3 Juta bagi anggota keluarga yang meninggal akibat Covid-19.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga secara rutin menyerahkan bantuan bagi posyandu di seluruh Provinsi Kepri. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak bisa dilakukan secara optimal.
Lanjutnya, bantuan insentif untuk RT/RW, bantuan operasional Posyandu, serta bantuan transportasi laut siswa tahun anggaran 2022 yang dilakukan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang. Termasuk ketika kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Gubernur Ansar juga memberikan bantuan serupa di Palmatak, Tarempa, dan Jemaja.
"Nilai yang diterima oleh masing-masing RT dan RW adalah sebesar Rp 1,2 Juta, kemudian bantuan operasional Posyandu senilai Rp 5 Juta dan bantuan transportasi laut siswa dengan totaluntuk Kota Batam sebesar Rp1,3 Miliar," terangnya.
Lanjutnya lagi, Pemerintah Provinsi Kepri melakukan kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga (bunga 0%). Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggungjawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar Rp 20 Juta . Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni 0 persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepulauan Riau. Dengan jangka waktu kredit yang diberikan selama 24 bulan.
"Program pinjaman UMKM dengan bunga nol persen ini memang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan Bank Riau Kepri yang sekarang menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Harapan kita bisa membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk karena pandemi," jelasnya.
Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46 persen, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79 persen. Peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Bahkan Kepri menempati posisi pertama dengan IKM tertinggi se-Sumatera.
Untuk perlindungan masyarakat, Asisten II Pemprov Kepri mengatakan bahwa Gubernur juga telah mendorong keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kepri. Pemprov Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang berkapasitas dibawah 5 GT di Provinsi Kepri. Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri.
Pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Berikutnya, terhadap penguatan akhlak masyarakat melalui program mubaligh hinterland. Program itu terbukti berhasil dengan banyaknya warga kawasan pesisir, yang bermukim di daerah terluar Kepri, sangat mengharapkan program Mubaligh Hinterland terus berlanjut.
Perhatian untuk masyarakat pesisir juga dibuktikan dengan program Kepri Terang yang menghidupi pulau-pulau hinterland. Sedikitnya 5.034 Rumah Tangga (RT) kurang mampu yang ada di Kepri akhirnya bisa menikmati listrik sejak tahun 2021.
Adapun jumlah sebaran di setiap Kabupaten dan Kota, masing-masing di Kabupate Natuna berjumlah 261 RT dan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebabyak 1.081 RT. Dari Dana CSR Perusahaan Tambang, untuk Kabupaten Lingga sebanyak 1.563 RT, Kabupaten Karimun sebanyak 850 RT.
Kemudian dari Dana CSR PT. PLN (Persero) sebanyak 510 RT. Realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau total mencapai 1.448 RT, dengan perincian menggunakan dana APBD Kepri sebanyak 605 RT. Masing-masing untuk Kabupaten Natuna 125 RT, Kabupaten Bintan 69 RT, Kabupaten Karimun 270 RT, Tanjungpinang 81 RT, dan Batam 60 RT.
Realisasi dari dana APBN di Provinsi Kepri sebanyak 631 RT, masing-masing Kabupaten Natuna 126 RT, Kabupaten Bintan 86 RT, Kabupaten Karimun 81 RT, Kabupaten Lingga 205 RT, dan Batam 133 RT. Serta bantuan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) wilayah Kepri, yang beroperasi di Batam sebanyak 212 RT.
Sebanyak 200 rumah warga Suku Laut di Kabupaten Lingga, bakal dibangun oleh Pemprov Kepri. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemprov Kepri mengeluarkan anggaran sebesar Rp 6 Miliar. Hampir sebagian besar rumah Suku Laut akan direhabilitasi total, hanya sebagian kecil direhabilitasi ringan, seperti perbaikan atap atau dinding rumah rusak.
Pembangunan rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga, menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur menyasar seluruh elemen masyarakat perkotaan hingga kawasan pesisir. Salah satunya Suku Laut, yang sejak zaman dahulu mendiami perairan, khususnya di wilayah Provinsi Kepri.
Pembangunan rumah singgah bagi warga Kepri di Batam dan Jakarta. Rumah singgah di Batam difungsikan untuk masyarakat dari kabupaten dan kota lainnya yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Batam. Dan rumah singgah di Jakarta bermanfaat bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta.
"Bangunan yang terdiri dari empat lantai, dirancang mampu menampung 40 orang. Tahun ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melengkapi setiap kamar dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan lain-lain.Termasuk juga akan disediakan fasilitas lift untuk memudahkan orang naik turun antar lantai," tutup Asisten II Pemprov Kepri.
Kominfo Kepri
Editor:
Andi Pratama
Posting Komentar