Nelayan Kepri Butuh Pengamanan dan Pemberdayaan, Bukan Mobilisasi


Nelayan Kepri Butuh Pengamanan dan Pemberdayaan, Bukan Mobilisasi

Nelayan Kepri, Melaut Tangkap Ikan
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Pemerintah Pusat dalam menjaga teritorial Indonesia di Laut Natuna Utara, dari penjarahan ikan ilegal oleh nelayan asing adalah dengan menurunkan nelayan Indonesia di wilayah perbatasan utara Indonesia tersebut. Jum'at, (17/01/2020)

Di hadapan ratusan masyarakat nelayan Natuna, Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan upaya akan memobilisasi nelayan dari luar Natuna tersebut, untuk melengkapi kekurangan karena memang diperlukan banyak nelayan untuk membantu mengamankan hasil kekayaan laut yang dimiliki Laut Natuna.

“Pemerintah akan memobilisasi nelayan-nelayan dari luar Natuna ke sini untuk bersama-sama membangun Natuna, terutama pemanfaatan di bidang sumber daya laut. Oleh sebab itu pemerintah tidak mungkin melakukan memobilisasi nelayan tanpa menomor satukan nelayan dari daerah ini sendiri," terangnya.

Menko Polhukam menjelaskan saat melaksanakan Kunjungan Kerja/Kunker bersama Kementerian terkait ke Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Selat Lampa. Menurutnya langkah memobilisasi nelayan dari luar Natuna tersebut, bertujuan membantu masyarakat Natuna untuk membangun Natuna khusus di bidang pemberdayaan kekayaan laut yang di miliki Natuna. Dari kekayaan alam yang dimiliki Natuna.

"Pemerintah akan segera melaksanakan berbagai pembangunan di bidang lainnya di Natuna, nanti akan dibangun Geopark melalui Kementerian Luar Negeri dan Unesco, Bapenas juga akan membangun semacam pangkalan pertahanan dan lain-lain, nanti akan di bangun disini. Negara betul-betul hadir dan tujuan Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," katanya.

Di tempat yang sama, Tokoh Maritim Natuna Rodial Huda menyampaikan masyarakat Natuna berharap agar pemerintah dapat meningkatkan pengamanan dan pengawasan yang lebih ketat seperti adanya kapal Coas Gard yang patroli/standbay 24 jam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga membuat masyarakat Natuna melaut merasa aman dan terlindungi.

Selain itu, juga diharapkan pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan nelayan Natuna agar dapat bersaing. Terkait dengan mobilisasi nelayan pantura, Rodial mengatakan bahwa nelayan Natuna menolak mobilisasi nelayan pantura yang menggunakan cantrang, ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat terkait dengan hal tersebut.

“Ke Jakarta via Jawa Timur, sampai tujuan di Surabaya, karena Negara ini Negara Maritim, masyarakat Natuna harus sejahtera. Kernas tenggiri dibuat di kapau, untuk sarapan kita semua, jangan sampai lepas dari mulut harimau, kami masuk ke mulut buaya," ujarnya yang ditutup dengan pantun, (15/01) pada acara Dialog Kunjungan Kerja Kemenkopolhukam dan Kementerian terkait tersebut.



Andi Pratama
Lebih baru Lebih lama