 |
| Ketua Umum Kadin Kepri dan Calon Gubernur Kepri (Kemeja Batik) |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Calon Gubernur Kepri melaksanakan penandatanganan surat pernyataan dan janji politik ekonomi kepada Kamar Dagang dan Industri Provinsi kepulauan Riau (Kadin Kepri). Jum'at, (01/11/2019)
Pada kesempatan itu, Calon Gubernur kepri, Ismeth Abdullah menyampaikan pertumbuhan ekonomi itu ibaratnya memutar mesin. Supaya lebih kencang lagi, mesin lagi jalan jangan diganggu.
"Bagaimana mesin ini harus dijaga, mulai dari perizinan dan seterusnya, selanjutnya barang masuk, barang baku jangan ditahan. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas/FTZ, tapi barang tidak bisa masuk, dan tidak ada yang membela, serta usaha kecil harusnya dilindungi oleh pemerintah," terangnya.
Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan bertemakan mengukur daya tempur kandidat calon gubernur untuk kontrak politik pertumbuhan ekonomi 7%, yang berlangsung di Kantor Kadin Kepri, (31/10) Batam Center - Batam.
Sambung, Mantan Kepala BIDA/BP Batam mengatakan dulu jika ada perusahan yang mulai goyah, terdapat 12 usulan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, salah satunya supaya pajaknya ditunda, tahun depan baru bayar, supaya perusahan tersebut selamat/bertahan.
Kalau perusahan itu tutup berapa ratus pekerja berhenti, menurutnya, sekarang yang terjadi, pembiaran, tidak ada perhatian, keterpihakkan. Pemerintah pusat tidak ada keberpihakan kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar.
Dulu, sambungnya masyarakat kota Batam terutama ibu-ibu apabila masuk/keluar negara tetangga (Singapura, dll) dapat membawa 3 Koper (pengajuan 5) berisi baju anak-anak, konveksi, dan lainnya tanpa dikenakan bea, tujuannnya bagaimana ibu-ibu bisa dapat manfaat dari berkunjung ke Singapura, sekarang 1 koper dikenakan biaya.
"Selain itu, ini yang tidak bisa bikin saya tidur. Dulu kita bekerjasama dengan Singapura, dengan membeli produk - produk pertanian (sayur mayur danlainnya) kita, selanjutnya Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani di provinsi Kepri," terangnya.
"Namun, 3 bulan lalu saat saya ke salah satu perkebunan (Bintan, salah satunya), para petani bilang program Bapak sudah tidak berjalan/mati sejak tahunan yang lalu. Disini mana peran dan keberpihakkan pemerintah, kok susah benar, sekolah pada tinggi - tinggi gelar ini itu. Dan kita harusnya bersyukur punya tetangga Singapura, dan hubungan ini belum juga dimaksimalkan," ungkapnya dengan nada sedikit tertahan.
Lanjutnya, belum lagi permasalahan kelistrikan mati terus terusan, semau-maunya sudah itu disuruh kita bayar, tapi pelayanan gitu, sementara ada Pemko dan BP Batam masa dibiarkan. Sementara Batam menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.
"Jadi, ini belum terlambat, tekad bersama melancarkan semua proses supaya efisien. Ikrar kita menyelamatkan ekonomi Provinsi Kepri, supaya masyarakat lebih makmur sejahtera. Semua Pemerintah, dari Provinsi, Kabupaten, Kota, tujuannya cuma satu mamajukkan, mensejahterakan, mencerdaskan, mensehatkan rakyatnya, sudah itu saja," tutup Mantan Gubernur Kepri ke-1.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Kadin Kepri, Ahmad Ma'ruf Maulana menyampaikan bahwa merasa punya chemistry, sebagai seorang pengusaha dengan sosok tokoh pembangunan di Provinsi kepri pada jamannya.
Dulunya, era Ketua Kadin, Asman Abnur (Mantan Menpan RB), bangunan ini (kantor Kadin Kepri) merupakan usulan beliau (Ismet Abdulah), dan melihat pertumbuhan sebelumnya sempat diatas 7 persen (7.3 capaian ditahun 2010).
"Namun, kedepannya anjlok, kami sempat frustasi, sehingga pada Pilkada Kota dan Provinsi tahun ini ikutan mendaftar ke salah satu partai sebagai bentuk ke frustasian kami, Dan kami rindu sektor UKM digerakkan sama Bapak, dalam hal ini sempat terpikir ada sebuah pertumbuhan ekonomi baru, kami ingin ada fakta, nyata, realita, bukan cosmetik," terangnya.
"Indsutri bergerak apa yang di cita-citakan tercapai. Kontrak politik ekonomi dengan Kadin, bersama para tokoh agar Kepri kembali bangkit," pungkasnya dilanjutkan penandatangan surat pernyataan dan janji politik.
Berikut isi, surat pernyataan dan janji politik ekonomi kepada Kadin Provinsi Kepri:
"Bagaimana mesin ini harus dijaga, mulai dari perizinan dan seterusnya, selanjutnya barang masuk, barang baku jangan ditahan. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas/FTZ, tapi barang tidak bisa masuk, dan tidak ada yang membela, serta usaha kecil harusnya dilindungi oleh pemerintah," terangnya.
Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan bertemakan mengukur daya tempur kandidat calon gubernur untuk kontrak politik pertumbuhan ekonomi 7%, yang berlangsung di Kantor Kadin Kepri, (31/10) Batam Center - Batam.
Sambung, Mantan Kepala BIDA/BP Batam mengatakan dulu jika ada perusahan yang mulai goyah, terdapat 12 usulan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, salah satunya supaya pajaknya ditunda, tahun depan baru bayar, supaya perusahan tersebut selamat/bertahan.
Kalau perusahan itu tutup berapa ratus pekerja berhenti, menurutnya, sekarang yang terjadi, pembiaran, tidak ada perhatian, keterpihakkan. Pemerintah pusat tidak ada keberpihakan kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar.
Dulu, sambungnya masyarakat kota Batam terutama ibu-ibu apabila masuk/keluar negara tetangga (Singapura, dll) dapat membawa 3 Koper (pengajuan 5) berisi baju anak-anak, konveksi, dan lainnya tanpa dikenakan bea, tujuannnya bagaimana ibu-ibu bisa dapat manfaat dari berkunjung ke Singapura, sekarang 1 koper dikenakan biaya.
"Selain itu, ini yang tidak bisa bikin saya tidur. Dulu kita bekerjasama dengan Singapura, dengan membeli produk - produk pertanian (sayur mayur danlainnya) kita, selanjutnya Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada para petani di provinsi Kepri," terangnya.
"Namun, 3 bulan lalu saat saya ke salah satu perkebunan (Bintan, salah satunya), para petani bilang program Bapak sudah tidak berjalan/mati sejak tahunan yang lalu. Disini mana peran dan keberpihakkan pemerintah, kok susah benar, sekolah pada tinggi - tinggi gelar ini itu. Dan kita harusnya bersyukur punya tetangga Singapura, dan hubungan ini belum juga dimaksimalkan," ungkapnya dengan nada sedikit tertahan.
Lanjutnya, belum lagi permasalahan kelistrikan mati terus terusan, semau-maunya sudah itu disuruh kita bayar, tapi pelayanan gitu, sementara ada Pemko dan BP Batam masa dibiarkan. Sementara Batam menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri.
"Jadi, ini belum terlambat, tekad bersama melancarkan semua proses supaya efisien. Ikrar kita menyelamatkan ekonomi Provinsi Kepri, supaya masyarakat lebih makmur sejahtera. Semua Pemerintah, dari Provinsi, Kabupaten, Kota, tujuannya cuma satu mamajukkan, mensejahterakan, mencerdaskan, mensehatkan rakyatnya, sudah itu saja," tutup Mantan Gubernur Kepri ke-1.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Kadin Kepri, Ahmad Ma'ruf Maulana menyampaikan bahwa merasa punya chemistry, sebagai seorang pengusaha dengan sosok tokoh pembangunan di Provinsi kepri pada jamannya.
Dulunya, era Ketua Kadin, Asman Abnur (Mantan Menpan RB), bangunan ini (kantor Kadin Kepri) merupakan usulan beliau (Ismet Abdulah), dan melihat pertumbuhan sebelumnya sempat diatas 7 persen (7.3 capaian ditahun 2010).
"Namun, kedepannya anjlok, kami sempat frustasi, sehingga pada Pilkada Kota dan Provinsi tahun ini ikutan mendaftar ke salah satu partai sebagai bentuk ke frustasian kami, Dan kami rindu sektor UKM digerakkan sama Bapak, dalam hal ini sempat terpikir ada sebuah pertumbuhan ekonomi baru, kami ingin ada fakta, nyata, realita, bukan cosmetik," terangnya.
"Indsutri bergerak apa yang di cita-citakan tercapai. Kontrak politik ekonomi dengan Kadin, bersama para tokoh agar Kepri kembali bangkit," pungkasnya dilanjutkan penandatangan surat pernyataan dan janji politik.
Berikut isi, surat pernyataan dan janji politik ekonomi kepada Kadin Provinsi Kepri:
Menyatakan kesiapan dan kesanggupan apabila menjadi Gubernur di Provinsi Kepri untuk periode 2020-2025, dengan janji dan komitmen sebagai berikut:
Siap dan sanggup memajukkan perekonomian, minimal capaian 7% selama menjabat.
Apabila pertumbuhan perekonomian tidak mencapai 7%, berjanji dan siap untuk tidak mencalonkan lagi pada Pilkada periode berikutnya.
Capaian pertumbuhan perekonomian, siap dan bersedia di publikasikan berdasarkan data statisktik yang berlaku setiap tahunnya selama menjabat.
Siap dan sanggup memajukkan perekonomian, minimal capaian 7% selama menjabat.
Apabila pertumbuhan perekonomian tidak mencapai 7%, berjanji dan siap untuk tidak mencalonkan lagi pada Pilkada periode berikutnya.
Capaian pertumbuhan perekonomian, siap dan bersedia di publikasikan berdasarkan data statisktik yang berlaku setiap tahunnya selama menjabat.
Andi Pratama
