Direktur PT Trans Nusa Solusindo Dipolisikan Terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan Rp115 Juta


Direktur PT Trans Nusa Solusindo Dipolisikan Terkait Dugaan Penipuan dan Penggelapan Rp115 Juta

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) kasus penipuan dan penggelapan di Polsek Sukomanunggal Surabaya. (Foto: Istimewa)

SURABAYA | KEJORANEWS.COM: Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kerja sama bisnis yang melibatkan Direktur PT Trans Nusa Solusindo, Muhammad Fadly Basalamah, resmi dibawa ke ranah hukum. Melalui kuasa hukumnya, Sahlan, S.H., S.Pd., M.H., dari Law Firm Sahlan Azwar & Partners yang berkantor di Jalan Raya Darmo Baru Barat No. 3E, Sukomanunggal, Surabaya, pihak korban melayangkan laporan resmi ke Polsek Sukomanunggal pada Senin, 9 November 2026.

Sahlan menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula ketika terlapor menghubungi kliennya melalui pesan WhatsApp untuk menawarkan kerja sama investasi atau peminjaman modal usaha trucking atau pengangkutan barang ke Papua. Seiring berjalannya waktu, komunikasi tersebut berlanjut hingga terjadi pertemuan langsung di kantor pelapor di Surabaya pada 14 September 2026. Dalam pertemuan itu, terlapor meyakinkan korban dengan dalih proyek senilai Rp115 juta yang diklaim akan selesai dalam waktu dua minggu serta menjanjikan keuntungan sebesar 10 persen. Sebagai bentuk kepercayaan, terlapor bahkan menyerahkan kunci beserta BPKB mobil Volkswagen milik temannya sebagai jaminan.

Modus Tambah Proyek hingga Dalih Ditipu Rekan Bisnis

Namun, kerja sama yang awalnya berjalan mulus mulai menemui kejanggalan. Di tengah masa perjanjian, terlapor sempat meminta tambahan modal fantastis antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk proyek lanjutan. Permintaan tersebut secara tegas ditolak oleh pihak pelapor karena pekerjaan yang pertama saja belum rampung dan disinyalir mengalami keterlambatan.

Kecurigaan pelapor terbukti ketika terlapor mengonfirmasi secara lisan di Jakarta bahwa pembayaran proyek mengalami kemunduran. Saat keduanya kembali bertemu di Rumah Gadang Minang Jawa Timur pada 1 Oktober 2026, terlapor berdalih meminta agar mobil jaminan tersebut dipinjam lebih dulu untuk keperluan operasional. Karena masih memegang prinsip pertemanan dan keyakinan, pelapor pun mengizinkan peminjaman mobil tersebut.Cari Peta Wilayah

Di luar dugaan, situasi justru semakin memburuk. Terlapor tiba-tiba mengaku bahwa dirinya telah ditipu oleh seseorang bernama Jems, menyebut PO bermasalah, hingga akhirnya ketahuan menggadaikan mobil jaminan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik maupun pelapor. Merasa tertipu dan dirugikan hingga ratusan juta rupiah, pihak pelapor melayangkan somasi secara berturut-turut pada 23 Oktober dan 3 November 2026. Lantaran tidak ada iktikad baik dari terlapor, langkah hukum tegas pun diambil.

Resmi Dilaporkan ke Polisi, Haruskan Ada Kepastian Hukum

“Bahwa akhirnya Pelapor telah melaporkan Terlapor kepada Kepolisian Republik Indonesia Sektor Sukomanunggal tertanggal 9 November 2026,” tegas Sahlan dalam keterangan persnya.

Perbuatan terlapor tersebut dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terkait tindakan menggerakkan orang menyerahkan barang dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, serta Pasal 486 KUHP tentang penggelapan secara melawan hukum atas barang jaminan yang digadaikan kepada pihak lain, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui langkah hukum ini, pihak kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat segera memproses terlapor secara transparan. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi korban, sekaligus mencegah timbulnya korban-korban lain di kemudian hari.

Sahlan, S.H.,S.Pd., MH.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama