 |
| Gubernur Nurdin pada Sidang Paripurna DPRD Kepri |
TANJUNGPINANG I KEJORANEWS.COM : Gubernur H Nurdin Basirun
menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah tentang Pandangan
Umum Fraksi-Fraksi terkait Ranperda tentang Bangunan Berciri khas Melayu di
Ruang Rapat Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/4/2019).
Membuka sambutannya, Nurdin mengucapkan terimakasih kepada
seluruh jajaran dewan yang telah membahas Ranperda diberbagai tingkatan
sehingga sampai pada titik saran dan masukan.
“Terimakasih atas saran dan masukan yang bapak ibu dewan
berikan demi kesempurnaan dari Ranperda ini,” buka Nurdin.
Nurdin mengatakan bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang
tersebar disetiap daerah dan ini menjadi jati diri bangsa. Sebagaimana pula
Negara menjamin perlindungan dan pengembangan budaya tersebut sesuai UU yang
berlaku.
“Perhatian Pemerintah terhadap penguatan dan kemajuan budaya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan turut menjadi semangat untuk
berperan nyata dalam mewujudkan kemajuan budaya itu,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, Ranperda yang digagas ini tidak hanya
menunjukan indentifikasi budaya daerah namun juga akan menjadi daya tarik
wisata karna keunikan budaya dan akan menimbulkan kesan budaya melayu dalam
perilaku masyarakat.
“Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Kepri yakni mewujudkan
Kepri sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah
lingkungan dan unggul dibidang maritim,” lanjut Nurdin lagi.
Secara umum, Nurdin kembali menjabarkan pandangan dari
fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya, sejumlah masukan datang seperti dari
Fraksi PDIP yang dengan semangat bersama memajukan budaya melayu melalui
program kerja yang searah dengan pengembangan nilai budaya.
Lalu Fraksi Golkar yang menekankan agar bangunan yang
berciri khas budaya melayu harus ramah lingkungan, amam, indah serta mengandung
nilai edukasi yang dijabarkan dalam pengertian yang dengan mudah dimengerti
psra generasi muda. Kemudian Fraksi Demokrat Plus menyarankan agar pembahasan
turut melibatksn para pakar yang ahli budaya dan ahli bidang bangunan.
Selanjutnya dari Fraksi Hanura Plus meminta agar bangunan
tersebut diprioritaskan pada bangunan pemerintahan, perkantoran, pintu gerbang
bandara, pelabuhan dan objek publik lainnya. Fraksi PKS PPP meminta agar
memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaannya serta pembahasan mengikutsertakan
kabupaten dan kota.
Terakhir dari Fraksi Kebangkitan Nasional memberikan masukan
yakni penambahan judul bangunan tersebut menjadi bangunan berciri khas melayu
Kepulauan Riau dan penambahan asas keserasian.
Sementara itu, Ketua DPRD Jumaga Nadeak menambahkan bahwa
dalam beberapa Paripurna sebelumnya dalam agenda pembahasan fraksi-fraksi tidak
terdapat pertentangan pendapat dan para fraksi sebagian besar memberikan
pandangan dan sejumlah saran untuk penyempurnaan Ranperda.
“Untuk itu jawaban Pemerintah yang telah disampikan
oleh Gubernur agar segera dokumennya didistribusikan, Dewan juga akan membentuk
Pansus untuk membahas ketahap selanjutnya,” kata Jumaga. (Ald) 