Batam I KNC
: Ratusan warga Sagulung, Batam
berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam untuk mengadukan kekhawatiran mereka
atas adanya isu pencabutan subsidi elpiji 3 kg oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral(ESDM), Kamis(20/8/2015) pagi.
“Macam mana ini pak Dewan?? Kami minta anggota DPRD Batam
membuat pernyataan tertulis untuk menolak pencabutan subsidi elpiji 3 kg,” ujar
salah satu pengunjuk rasa saat berorasi.
Ayi Kuriati, salah satu warga yang bekerja sebagai penjual
gorengan mengaku sangat dirugikan jika subsidi elpiji 3 kg ini sampai dicabut
dan harganya menjadi Rp 45 ribu per tabung.
“Kami mau lihat bagaimana kerja wakil rakyat soal ini.
Subsidi gas elpiji 3 kg jangan sampai dicabut,” harapnya.
Ia juga mengatakan pemerintah tidak punya hati nurani.
“Biaya hidup kami sehari- hari saja sudah kalang kabut, mana biaya sekolah anak
lagi, lah ini gas 3 kg mau di naikkan harganya, ya tambah pusing lah kami pak,”
ujarnya.
Candra, Kordinator aksi menegaskan bahwa warga Sagulung
tidak terima dan menolak kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi elpiji 3
kg di Batam.
“Kenapa disaat batam dalam situasi ekonomi yang sulit begini
malah dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menjawab tuntutan warga, Ketua Komisi II DPRD Batam Yudi
Kurnain mengaku akan terus mengawal permasalahan ini agar tidak sampai
kecolongan.
“Saya ikuti terus permasalahan ini. Saya juga sudah
komunikasi dengan Wali Kota Batam, kita harap Pemko Batam tidak akan melakukan
itu(pencabutan subsidi elpiji 3 kg),” jelasnya.
Ia mencontohkan di Bali, DPRD dan Bupati serta Gubernur
sepakat menolak dijadikan pilot projek pencabutan subsidi elpiji 3 kg.
“Batam tidak bisa jadi pilot projek. Karena di Batam yang
paling penting adalah stabilitas,” tegasnya.
Yudi juga mengaku telah berkoordinasi dengan ketua DPRD
Batam Nuryanto terkait masalah ini dan mereka sepakat menolak Batam dijadikan
pilot projek pencabutan subsidi elpiji 3 kg.
“Saya disini sudah mewakili DRPR Batam. Kalau DPRD dan Wali
Kota menolak, siapa yang mau menjalankannya?” ujarnya memberi harapan kepada
pengunjuk rasa.
Terkait surat pernyataan tertulis yang dituntut warga, Yudi
mengaku hal tersebut bisa menyusul karena pihaknya sudah memiliki konsep untuk
mengawal permasalahan ini.
“Kalau ada anggota Dewan yang tidak mendukung ini, berarti
tidak sehat,” pungkasnya.
Sumber: swarakepri.com
Posting Komentar