Agun Gunandjar di Banjar: Pengawasan Pemilu Bukan Hanya Tugas Bawaslu, Masyarakat Harus Berani Laporkan Pelanggaran

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar (Pakai Kacamata)
dan Ketua Bawaslu Kota Banjar Rudi Ilham Ginanjar 

BANJAR | KEJORANEWS.COM: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar, menegaskan bahwa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan menjadi kunci utama keberhasilan demokrasi. Pesan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif hasil kerja sama Bawaslu RI dengan Komisi II DPR RI yang digelar di Aula Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, Senin (9/11/2026).

 

Perpindahan Suara Tak Boleh Dianggap Sepele

 

Agun menyoroti persoalan perpindahan atau pengalihan suara yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu, termasuk menentukan keterpilihan calon maupun partai politik. Ia bahkan menegaskan bahwa persoalan tersebut pernah terjadi di Kota Banjar.

 

"Perpindahan itu membawa implikasi keterpilihan seseorang, keterpilihan partai politik. Ini juga jadi masalah," ungkap Agun.

 

Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele hanya karena tidak ada pihak yang secara terbuka merasa dirugikan.

 

Politik Uang: Kalau Terbukti, Langsung Pidanakan!

 

Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif hasil kerja sama Bawaslu RI dengan Komisi II DPR RI

Agun juga membahas efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya, penguatan kewenangan Bawaslu perlu menjadi prioritas dalam pembahasan regulasi kepemiluan, agar penindakan tidak berhenti pada sanksi administratif saja. Mekanisme penanganan yang terlalu panjang dan kewenangan yang terbatas dinilai melemahkan pengawasan.

 

Terhadap praktik politik uang, Agun memberikan pernyataan tegas:

 

"Kalau perlu ada pemberi maupun penerima, kalau kedapatan melakukan itu, langsung pidanakan saja," tegasnya.

 

Pendidikan Politik Harus Berkelanjutan

 

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyatakan bahwa pendidikan politik dan pengawasan partisipatif harus terus berjalan meskipun tahapan pemilu belum dimulai.

 

"Pendidikan terhadap pemilih itu justru harus berkelanjutan, bahkan di masa non-tahapan," ujarnya.

 

Gen Z dan Milenial di Banjar Jadi Garda Pengawas Demokrasi

 

Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, menyebutkan bahwa pengawasan partisipatif dibangun melalui lima pilar: kesadaran masyarakat, persiapan pengawasan, pencegahan pelanggaran, penguatan jejaring, hingga demokrasi berkelanjutan.

 

Bawaslu Kota Banjar kini juga memperkuat edukasi bagi pemilih pemula melalui sekolah pengawasan. Hal ini didasari data per September 2026 yang mencatat jumlah pemilih Gen Z di Kota Banjar mencapai 40.952 orang, sedangkan generasi milenial sebanyak 40.597 orang. Total lebih dari 81 ribu pemilih muda ini dinilai sebagai potensi besar untuk memperluas pengawasan demokrasi di tingkat akar rumput.

 

Rudi berharap generasi muda tidak hanya hadir saat hari pencoblosan, tetapi juga berani mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan. Kualitas pemilu, tegasnya, bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh keberanian masyarakat menjaga suara mereka.

ASEP