Warga Batam Minta Menteri Keuangan Bredel Pelabuhan Tikus Tanjung Sengkuang

Gambar Kapal di Pelabuhan Tikus Tanjung Sengkuang 

BATAM I KEJORANEWS.COM : Keberanian Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara diuji mampukah menghentikan dan membredel aktivitas yang diduga ilegal berupa pengiriman barang beragam jenis yang diyakini tanpa dokumen kepabeanan melalui pelabuhan tikus Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Nyali dan keberanian Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara kita tunggu untuk membredel aktivitas ilegal di pelabuhan tikus Tanjung Sengkuang yang diyakini sangat merugikan negara karena tidak membayar biaya pabean dan pajak" demikian diutarakan Along kepada media ini di Jeumpa Kupi, pada Selasa (15/9/2026) sore

Pelabuhan tikus di Tanjung Sengkuang disebut-sebut dikelola H Sage salah satu pelabuhan gelap padat aktivitas pengiriman barang ke daerah lain.

Sebelumnya pelabuhan tikus ini pernah digerebek aparat gabungan pada bulan November tahun 2025 dari lokasi diamankan beragam barang bukti tanpa memiliki dokumen resmi, aparat mengamankan tiga unit kapal (termasuk KM Permata Pembangunan) dan tiga unit truk pengangkut serta mengamankan 7 Anak Buah Kapal (ABK).

Aktivitas di pelabuhan ini sempat terhenti, namun belakangan kambuh lagi. Sekira Minggu yang lalu tim media ini berhasil mengabadikan gambar adanya kapal kayu bermuatan penuh bersandar di pelabuhan ini diduga akan membawa barang ke daerah lain diyakini tanpa dokumen kepabeanan yang resmi.

Informasi beredar, inisial Ind penyelundup kawakan mengirimkan barang dari pelabuhan ini tujuan daerah lain. Informasi yang berhasil dihimpun tim media ini jenis barang yang dibawa keluar Batam adalah Sembako, minyak curah, sparepart, elektronik, bahan bangunan hingga minuman keras tanpa dokumen kepabeanan.

Meski sanksi pidana penyeludupan merupakan tindak pidana serius di sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, aturan tersebut diyakini hanyalah ibarat mainan bagi para penyelundup serta yang terlibat didalamnya.

Sebagai bukti, kegiatan ilegal merugikan negara tersebut dilakukan meski dengan cara kucing kucingan atau mungkin saja dengan back up oknum tertentu.

Terkait informasi beredar ini, pada Selasa (15/9/2026) media ini telah berupaya mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kabid P2 BC, namun belum ada tanggapan hingga berita ini naik. (***)

SWI Kepri