SURABAYA | KEJORANEWS.COM: Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pimpinan Nasional (BPN) Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) dan Asosiasi Tenaga Ahli dan Trampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) dipastikan menjadi peristiwa penting dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan daya saing sektor jasa konstruksi nasional.
Mengusung tema "Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri", Munas III akan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Leedon Hotel & Suites Surabaya. Hingga memasuki tahap akhir persiapan, panitia telah menerima konfirmasi kehadiran dari 15 Badan Pimpinan Provinsi (BPP) PERJASI dan APTAKSINDO dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., menyampaikan kesiapan tersebut saat Rapat Pleno Persiapan Pra Munas yang digelar Selasa (5/8/2026). Rapat berlangsung bersama Ketua Dewan Pendiri R. Mohammad Ali, didampingi Abdul Rasyid dan Sugiharto, serta dihadiri jajaran Dewan Pendiri dan pengurus inti BPN kedua organisasi.
Menurut Syarifudin, Munas bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi forum strategis untuk menentukan arah kebijakan, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
"Munas adalah forum tertinggi organisasi. Fungsinya tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga menyusun arah kebijakan, melakukan regenerasi kepemimpinan, serta menyempurnakan AD/ART agar selaras dengan dinamika hukum dan kebutuhan pembangunan nasional," ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu agenda utama Munas III adalah pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Langkah tersebut dinilai penting agar organisasi mampu mengikuti perkembangan regulasi di sektor jasa konstruksi, mulai dari implementasi Undang-Undang Jasa Konstruksi, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi layanan, hingga penguatan tata kelola organisasi berbasis prinsip good governance.
Dalam perspektif kelembagaan, AD/ART merupakan konstitusi internal yang menjadi pedoman utama jalannya organisasi. Karena itu, setiap perubahan harus dilakukan melalui mekanisme demokratis, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjaga legitimasi organisasi di tengah perubahan regulasi yang terus berkembang.
"Revisi ini penting agar PERJASI dan APTAKSINDO tetap memiliki legitimasi, kredibilitas, dan daya saing. Organisasi juga harus berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta regulasi sektoral bidang konstruksi," kata Syarifudin.
Selain pembahasan AD/ART, Munas III juga akan menjadi momentum regenerasi kepengurusan di tingkat Badan Pimpinan Nasional. Pergantian kepemimpinan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, profesional, dan memiliki visi menghadapi tantangan pembangunan Indonesia.
Menurut Syarifudin, organisasi jasa konstruksi memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi, mendorong inovasi, serta memperkuat daya saing industri konstruksi nasional di tingkat global.
"Kepemimpinan baru di BPN harus mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. PERJASI dan APTAKSINDO harus terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan SDM konstruksi, inovasi, dan daya saing sektor jasa konstruksi, baik nasional maupun global," tegasnya.
Tidak hanya itu, Munas III juga akan membahas penguatan tata kelola organisasi melalui penyempurnaan mekanisme pemilihan yang demokratis, sistem penyelesaian sengketa internal, penguatan kaderisasi, hingga penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi.
Keikutsertaan 15 BPP dari berbagai provinsi menjadi bukti tingginya komitmen daerah dalam mendukung penguatan organisasi. Dukungan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang semakin memperkokoh eksistensi PERJASI dan APTAKSINDO sebagai organisasi profesi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menutup keterangannya, Syarifudin berharap Munas III di Surabaya tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan kebijakan yang mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan nasional.
"Munas di Surabaya ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru BPN. Lebih dari itu, harus melahirkan arah organisasi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Posting Komentar