Ketum LPKAN R Muhammad Ali Zaini (baju hitam) terima buku “Ekonomi Pancasila” Abah Djoni (hem coklat muda)
MALANG| KEJORANEWS.COM: Memaknai 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup hanya dengan seremoni dan pengibaran bendera. Kemerdekaan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan negara yang menghadirkan kesejahteraan, keadilan, serta kedaulatan ekonomi.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi kemerdekaan yang digelar di NK Kafe Malang, Sabtu (15/8/2026). Dalam kegiatan itu, Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM atau yang akrab disapa Abah Djoni, menyerahkan buku karyanya berjudul Ekonomi Pancasila kepada sejumlah peserta diskusi, termasuk Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia), R. Mohammad Ali.
Buku tersebut menjadi refleksi pemikiran Abah Djoni mengenai pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan nyata dalam penyusunan kebijakan negara, bukan sekadar dasar negara dan simbol kebangsaan.
“Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis. Izin terbitnya keluar bulan Mei. Kemudian 1 Juni, pidato Pak Prabowo juga menyinggung hal yang sama: kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Abah Djoni.
Ia menegaskan, kelima sila Pancasila harus terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dalam setiap kebijakan negara.
“Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai sila keempat. Tidak boleh bertentangan. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegasnya.
Menurut Abah Djoni, keberhasilan kemerdekaan harus diukur dari kemampuan negara menghadirkan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
“Kemerdekaan harus hadir di meja-meja rakyat, di meja makan rakyat. Tidak boleh rakyat kelaparan. Harus hadir di sekolah, harus hadir di rumah sakit,” tuturnya.
Ia menyebut kemerdekaan politik hanyalah bagian dari perjalanan panjang bangsa. Setelah terbebas dari penjajahan, perjuangan berikutnya adalah memastikan rakyat memiliki kemandirian dan kesejahteraan secara ekonomi.
“Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Merdeka itu bukan titik, tapi garis perjuangan,” ujarnya.
Abah Djoni juga mengingatkan para pemegang kekuasaan agar memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Yang punya kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” katanya.
Pemikiran tersebut mendapat apresiasi dari jajaran DPP LPKAN Indonesia. R. Mohammad Ali hadir bersama Sekjen Abdul Rasyid, Ketua OKK DPP LPKAN Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Abdillah, serta Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad.
R. Mohammad Ali mengatakan, usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum bagi seluruh penyelenggara negara untuk melakukan introspeksi sekaligus memperkuat pembuktian bahwa negara hadir untuk rakyat.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali.
Terkait buku Ekonomi Pancasila, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia tersebut memberikan apresiasi dan berencana mendorong pembahasan buku tersebut di tingkat LPKAN Jawa Timur.
“Buku ini sangat bagus. Nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan LPKAN bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menjatuhkan pemerintah.
“Tugas kami memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, LPKAN Indonesia juga menyampaikan perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, koperasi, petani, nelayan dan buruh.
LPKAN mendorong agar pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, termasuk PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, benar-benar diimplementasikan secara optimal.
Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, menegaskan regulasi tersebut harus memberikan manfaat konkret kepada masyarakat.
“Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP 7/2021 itu amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegasnya.
LPKAN merumuskan empat agenda ekonomi kerakyatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh sebagai fondasi ekonomi Pancasila. Kedua, mendorong TKDN serta kecintaan terhadap produk dalam negeri. Ketiga, menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan agar tetap terjangkau masyarakat. Keempat, memastikan pemerataan pembangunan hingga desa, wilayah 3T dan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri kaya ini rakyat masih sulit kerja dan harga kebutuhan pokok mahal. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Sugiharto.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga dimanfaatkan DPP LPKAN Indonesia untuk mengajak seluruh jajaran DPD dan DPC LPKAN di Indonesia memperkuat pengawasan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
R. Mohammad Ali meminta seluruh jajaran LPKAN bekerja maksimal dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan kepentingan masyarakat.
“Mari kita jaga persatuan, bekerja all out dengan tulus. Tegakkan integritas. Kawal agar pemerintahan bersih, sehat, dan benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” serunya.
Diskusi kemerdekaan di NK Kafe Malang dan penyerahan buku Ekonomi Pancasila Abah Djoni akhirnya menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan belum berakhir.
Kemerdekaan harus terus diisi dengan kebijakan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga pemerataan pembangunan.
Karena kemerdekaan bukan hanya ketika bendera Merah Putih berkibar, tetapi ketika rakyat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kedaulatan di tanah airnya sendiri. Ans
Posting Komentar