MALANG | KEJORANEWS.COM : Ancaman terhadap sebuah negara kini tidak lagi hanya datang dari kekuatan militer atau persenjataan. Di era digital, perang telah bergeser ke ruang-ruang yang lebih kompleks, mulai dari penguasaan informasi, serangan siber, hingga tekanan geo-ekonomi yang mampu memengaruhi stabilitas suatu bangsa tanpa harus meletuskan satu peluru pun.
Fenomena tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Perkembangan Dinamika Global dan Nasional dari Berbagai Perspektif” yang digelar di Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Forum tersebut menghadirkan Ahli Geopolitik dan Media, Yusuf R. Hakim, serta Staf Ahli Kementerian HAM, Penta Peturun, untuk membedah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.
Yusuf R. Hakim menjelaskan bahwa konsep pertahanan negara telah mengalami transformasi signifikan. Jika dahulu kekuatan suatu negara ditentukan oleh penguasaan wilayah darat, laut, dan udara, kini dunia memasuki era baru yang menjadikan ruang siber sebagai medan pertarungan strategis.
“Negara modern saat ini bergerak menguasai dunia siber. Selain darat, laut, dan udara, kini ada ruang digital yang menjadi matra baru. Ancaman yang kita hadapi hari ini justru lebih banyak diawali dari sektor geo-ekonomi dan penguasaan informasi,” ujarnya.
Menurut Yusuf, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah derasnya arus disinformasi dan misinformasi yang beredar melalui media sosial. Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat membuat media sosial menjadi sumber informasi utama bagi sebagian besar warga.
Akibatnya, masyarakat semakin rentan terjebak dalam polarisasi digital yang dibangun melalui algoritma dan teknologi kecerdasan buatan. Sentimen negatif, kemarahan, hingga perpecahan sosial dapat diproduksi secara sistematis di dunia maya sebelum akhirnya berdampak pada kehidupan nyata.
“Algoritma media sosial mampu mengelompokkan masyarakat berdasarkan kecenderungan tertentu. Yang berbahaya, emosi dan kemarahan dipelihara terus-menerus sehingga memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Karena itu kita membutuhkan lebih banyak orang yang kritis dan realistis dalam menyikapi informasi,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian HAM, Penta Peturun, menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam percaturan global. Kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya tarik sekaligus tantangan tersendiri di tengah persaingan antarnegara.
“Indonesia adalah negara besar. Dalam dinamika global yang terus berubah, kita harus mampu membaca situasi dengan cermat dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan lainnya,” ujarnya.
Diskusi tersebut tidak hanya menghadirkan pandangan para pakar, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Hasan Husaini, mahasiswa asal Tuban yang juga Koordinator Wilayah Bank PT NU Jatim, menilai gerakan mahasiswa harus dibangun di atas pemahaman yang kuat terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Kita tidak bisa bergerak hanya karena mengikuti arus. Sebelum melakukan gerakan, mahasiswa harus memahami persoalan secara utuh, berdiskusi, dan mencari akar masalahnya. Dengan begitu gerakan yang dilakukan benar-benar memberi dampak bagi demokrasi,” katanya.
Ia berharap forum-forum diskusi semacam ini terus diperbanyak agar mahasiswa memiliki ruang belajar untuk memahami persoalan bangsa dari berbagai perspektif.
Dalam sesi dialog, peserta juga menyoroti berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk persoalan masyarakat adat dan dampak sejumlah kebijakan pembangunan. Mereka berharap setiap program pemerintah benar-benar dikaji secara matang sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak kelompok yang terdampak.
Intan, perwakilan Kementerian Luar Negeri BEM Universitas Islam Malang (Unisma), mengaku memperoleh banyak wawasan baru dari diskusi tersebut.
“Kita sebagai mahasiswa bukan hanya dituntut memahami informasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi diri dan memikirkan kontribusi nyata yang bisa diberikan untuk negara di masa depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Muhammad Ubaidillah dari BEM Pasuruan Raya menilai diskusi publik seperti ini tidak boleh berhenti di Kota Malang saja.
“Forum seperti ini perlu hadir di berbagai daerah. Semakin banyak ruang diskusi yang menghadirkan perspektif para ahli, semakin luas pula pemahaman masyarakat terhadap persoalan global dan nasional,” katanya. Ans
Melalui forum tersebut, para peserta sepakat bahwa tantangan terbesar bangsa ke depan bukan hanya persoalan ekonomi maupun politik, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menjaga nalar kritis di tengah banjir informasi digital.
Di era ketika perang informasi berlangsung setiap detik melalui layar gawai, kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan kedaulatan bangsa.
Posting Komentar