 |
| Bupati Anambas Aneng dan Jaaran |
Rakor ini bertujuan untuk langkah antisipatif, terpadu, dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi kemarau panjang yang berisiko menimbulkan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan ketahanan pangan, serta dampak kesehatan masyarakat
Melalui penyamaan persepsi lintas sektor, penguatan kesiapsiagaan, dan penerapan strategi pencegahan serta mitigasi sejak dini, diharapkan seluruh pihak dapat merespons ancaman secara cepat, tepat, dan efektif.
Pemerintah Daerah bersama BPBD dan instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi, meniadakan ego sektoral, serta mengedepankan pencegahan sebagai langkah utama dalam penanggulangan bencana kemarau panjang demi melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat
Isu kerawanan kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air baku menjadi tantangan strategis dalam pelayanan air bersih, khususnya di Pulau Siantan dan Pulau Matak.
Melalui peran OPD sebagai pengelola sumber daya air dan penyelenggara SPAM, telah disusun langkah penanganan jangka pendek dan kolaboratif berupa penyediaan hidran umum, mobil tangki air, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait dan instansi pendukung.
Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa pembangunan dan revitalisasi infrastruktur air baku, peningkatan jaringan distribusi, serta dukungan operasional yang memadai guna memastikan keberlanjutan pelayanan air bersih, terutama dalam menghadapi potensi musim kemarau. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat secara berkelanjutan dan merata.
Dalam arahannya Bupati Kepulauan Anambas, Aneng menyampaikan pentingnya sinergi dan kebersamaan lintas sektor dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Upaya tersebut melibatkan BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Bupati Aneng menekankan bahwa langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat kebersamaan dan koordinasi, serta secara berkelanjutan memberikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menghadapi musim kemarau, khususnya terkait aktivitas pembukaan kebun atau lahan. Pemerintah daerah mendorong agar pemilik lahan dan kebun diberikan pemberitahuan secara langsung guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Aneng mengingat masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan hutan lindung. Setiap tindakan perusakan, termasuk penebangan pohon di kawasan tersebut, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat, sembari menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap akan menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Masih dalam arahannya, Bupati Aneng menyampaikan, Dalam rangka pengambilan kebijakan yang tepat, BMKG diminta untuk terus memperbarui informasi dan perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Informasi dari BMKG menjadi rujukan utama pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipatif dan kebijakan penanggulangan risiko bencana.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD terkait untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi, baik antarinstansi maupun dengan BMKG, serta terus melaksanakan pembinaan, edukasi, dan imbauan kepada masyarakat. Upaya pencegahan diharapkan dapat menjadi prioritas utama guna menghindari terjadinya dampak yang tidak diinginkan akibat musim kemarau.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah KKA, Forkopimda KKA, Kepala OPD terkait, Instansi Vertikal, Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas baik hadir secara langsung maupun secara virtual.
Yuni S
Posting Komentar