![]() |
| Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, E Fitrah Nurkamilah |
Proyek itu diajukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah penurunan kualitas dan gangguan pasokan air yang kerap terjadi akibat kondisi pipa yang sudah tua dan proyek ini membutuhkan dana sebesar Rp30 miliar.
Direktur Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, E Fitrah Nurkamilah menjelaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan air bersih yang optimal bagi seluruh masyarakat Kota Banjar.
"Kondisi pipa yang sudah tua menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan revitalisasi ini, kami berharap dapat mengurangi kebocoran, meningkatkan tekanan air, dan memperluas jangkauan pelayanan," ujarnya usai menggelar ekspose rencana kerja tahun 2026, Jumat (21/11/2025)
Menurut E Fitrah Nurkamilah, proyek revitalisasi ini akan meliputi penggantian pipa-pipa yang sudah tidak layak dengan material yang lebih berkualitas dan tahan lama.
"Dengan anggaran Rp30 miliar, kita akan mengganti sekitar 21 kilometer pipa. Ini adalah investasi penting untuk memastikan pasokan air bersih yang stabil dan berkualitas bagi masyarakat Kota Banjar," jelas E Fitrah Nurkamilah.
Lanjutnya, ia telah mengajukan usulan anggaran untuk revitalisasi ini kepada pemerintah kota.
" Kami berharap usulan ini dapat disetujui, mengingat pentingnya air bersih bagi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan revitalisasi pipa-pipa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas air yang diterima oleh pelanggan. Juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kebocoran air, meningkatkan tekanan air, dan memperluas cakupan pelayanan." Ungkapnya.
Namun menurutnya, ketika usulan itu tidak dapat disetujui karena mengingat besarnya angka yang dibutuhkan dan menimbang kemampuan anggaran daerah, sehingga strategi yang diusulkan adalah pelaksanaan revitalisasi secara bertahap.
" Kami berharap rencana pemulihan jaringan air ini dapat berjalan di tahun 2026 hingga 2028. Sehingga dengan cara bertahap ini dinilai lebih realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan dalam satu tahun anggaran." Ulasnya.
ASEP

Posting Komentar