 |
| Anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKS Asmualik |
MALANG | KEJORANEWS.COM: Polemik belum cairnya bonus bagi atlet anggar Kota Malang peraih medali pada ajang Porprov IX Jawa Timur mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Malang.
Anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKS Asmualik, menegaskan pemerintah kota harus bersungguh-sungguh memperjuangkan hak para atlet yang telah mengharumkan nama daerah.
Diwawancarai media ini pada Minggu (21/9/2025), Asmualik menilai perjuangan atlet tak boleh diabaikan hanya karena persoalan administrasi atau masalah organisasi.
“Perjuangan atlet harus dihargai. Maka pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak-hak atlet. Bila di organisasi ada masalah yang menyebabkan atlet kehilangan haknya, maka harus ada alternatif dari pemerintah untuk menunaikan hak atlet, termasuk bonus juga harus diusahakan,” tegasnya.
Asmualik menekankan, pemerintah tak boleh hanya menunggu keputusan pusat atau provinsi.
“Pemerintah Kota Malang harus mencari jalan keluar, entah melalui skema anggaran perubahan atau kebijakan lain. Jangan sampai jerih payah atlet yang membawa nama baik kota Malang diabaikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah keprihatinan publik atas nasib para atlet anggar Kota Malang yang berhasil menyabet delapan medali—tiga emas, tiga perak, dan dua perunggu—namun belum mendapatkan bonus dari Pemerintah Kota Malang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, mengungkapkan pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait pemberian bonus karena cabang anggar belum tercantum dalam surat resmi KONI Jatim.
Baihaqi memastikan pemerintah kota tetap berkomitmen memberikan apresiasi, meski bentuknya masih dibahas bersama KONI dan menunggu kepastian anggaran.
“Kami pikirkan bagaimana langkah ke depannya dalam rangka memberikan apresiasi pada cabor anggar yang kemarin sudah luar biasa. Kami bersama KONI sudah memikirkan, nanti akan dibahas,” ujarnya dalam pernyataan sebelumnya. Ans
Posting Komentar