Rekrutmen Pimpinan Baznas Harus Transparan dan Bebas dari Kepentingan Politik

Ketua Pengelola Siber University Muhammadiyah,
Dr. (Chad) Sulyanati, SH, M.Si, M.Kn

BANJAR I KEJORANEWS.COM : Proses rekrutmen calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjar tengah menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat. 

Elemen masyarakat mendesak agar seleksi dilakukan secara transparan, objektif, serta bebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu demi menjaga integritas lembaga pengelola zakat tersebut.

Salah satu elemen masyarakat yang mengkritisi adalah Siber University Muhammadiyah. Ketua Pengelola Siber University Muhammadiyah, Dr. (Chad) Sulyanati, SH, M.Si, M.Kn. mengatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga resmi negara yang memegang peran vital dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) umat. Oleh karena itu, integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini wajib dijaga dari intervensi politik.

"Sebagai lembaga umat, BAZNAS harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, moderasi beragama (Wasyatiyah), serta menjadi sinergitas antara Ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Untuk itu saya mengingatkan pentingnya menjaga proses seleksi dari intervensi politik. Wajar jika ada resistansi pada 10 besar. Namun, saat menentukan 5 besar, proses harus dilakukan dengan sangat hati-hati," ucapnya pada sejumlah media di salah satu Cafe di Kota Banjar, Jumat (6/6/2025).

Lanjutnya, hasil seleksi harus didasarkan pada penilaian yang terukur dan adil. Ia berharap seluruh tahapan seleksi, mulai dari tes CAT hingga wawancara, benar-benar mencerminkan kompetensi dan kelayakan calon, bukan sekadar formalitas atau alat legitimasi bagi pihak tertentu.

Ia menyoroti fenomena melonjaknya nilai beberapa kandidat dalam sesi wawancara yang tertutup, yang menurutnya dapat memunculkan prasangka publik.

“Faktualnya, ada kandidat yang nilainya rendah di CAT tapi naik drastis saat wawancara. Ini menimbulkan pertanyaan soal objektivitas,” tegasnya.

Lebih jauh, Sulyanati mengungkapkan kekhawatiran atas dominasi satu kelompok tertentu dalam lima besar hasil seleksi, yang memiliki kedekatan dengan unsur personal panitia seleksi. Ia bahkan menyinggung adanya calon yang pernah menjadi Caleg dalam Pemilu 2024 dan memiliki latar belakang kepartaian.

" Meski secara hukum formil sah, namun tetap harus ada pertimbangan etik, kepatutan, dan keadilan publik. Di sinilah peran penting Wali Kota dalam mengambil keputusan yang adil dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” jabarnya.

Ia juga menekankan perlunya regenerasi kepemimpinan dan kolaborasi antar generasi dalam struktur BAZNAS. Menurutnya, persepsi bahwa BAZNAS hanya menampung pensiunan perlu diluruskan dengan menghadirkan sosok muda yang visioner.

“Beberapa yang sudah berada di maqom ketokohan, biarlah tetap menjadi tokoh masyarakat. Tapi regenerasi penting untuk masa depan lembaga,” ucapnya.

Dalam hal pengisian posisi pimpinan BAZNAS, Sulyanati menyarankan agar Ormas keagamaan dilibatkan secara lebih aktif dan keputusan tetap berada di tangan wali kota dengan mempertimbangkan hasil seleksi yang transparan.

“Semua ini untuk memastikan BAZNAS Banjar benar-benar bebas dari tendensi politik dan menjadi lembaga yang profesional, amanah, serta dipercaya dalam mengelola dana umat,” tutupnya. (ASEP)