Kas Daerah Kosong, Pemkab Anambas masih Tunggu Uang Tunda Salur dari Kementerian Keuangan


Kas Daerah Kosong, Pemkab Anambas masih Tunggu Uang Tunda Salur dari Kementerian Keuangan

Pertemuan BPKPD dengan Sejumlah Media-
ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Kosongnya keuangan di kas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ( KKA) yang menyebabkan belum dibayarkannya sejumlah kegiatan di lingkungan Pemkab KKA. Hal ini disebabkan karena tunda salur anggaran tahun 2021, atau belum ditransfernya uang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan sejumlah media dengan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pada Senin,(26/12/2022).


" Kegiatan-kegiatan yang saat ini belum sempat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah disebabkan oleh adanya Tunda Salur yang belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, " ujar Rinaldi Kepala BPKPD KKA saat pertemuan dengan para media di ruangannya.


Lanjut Rinaldi, sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kemenkeu, agar tunda salur 2021 tersebut dapat segera terealisasi.


" Jumlah dan nominalnya sekitar Rp 88 miliar, sementara untuk di tahun 2022 sudah disalurkan dengan beban - beban belanja yang sudah dilakukan pembayaran. Informasinya Kemenkeu sedang dalam proses untuk mentransfer ke kas daerah dalam Minggu ini, namun kita belum tahu berapa persen yang akan disalurkan,  " terangnya.


Sementara itu, Wan Havid Adris, Kabid Anggaran BPKPD Anambas menambahkan bahwa, di Kepulauan Riau (Kepri) hanya ada tiga kabupaten yang belum terselesaikan terkait kurang bayar dalam penyalurannya.


"DBH Khususnya Gas yang belum terselesaikan itu, Natuna, Anambas, Batam, selebihnya di kabupaten yang ada di Kepri, sudah terselesaikan 100% dari Pemerintah Pusat, dan itu sangat menyedihkan, apa lagi Natuna- Anambas ini. Kita merupakan daerah penghasil Gas, akan tetapi kurang bayar belum terselesaikan dari pemerintah pusat sementara yang bukan daerah penghasil sudah dapat DBH, seakan - akan rasanya tidak berkeadilan, " ucapnya.


Lanjut Wan Havid, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam masalah itu.


" Dari bulan lalu kami sudah kirim surat ke Kemenkeu, ke Presiden juga.  kami juga telah bertemu langsung dengan pak Sekjen Kemendagri untuk menyampaikan ke Kemenkeu.  Dan terakhir setiap momen acara kegiatan Kemenkeu baik melalui virtual zoom atau secara langsung, namun respon mereka selalu normatif tidak seperti di daerah lain. KitaNatuna - Anambas merupakan daerah penghasil Migas yang seharusnya menjadi prioritas dari pemerintah pusat, " ujarnya.

( Yuni S)

Lebih baru Lebih lama