 |
| Gubernur bersama HNSI Kepri dan Jajaran- |
HNSI Provinsi Kepri, yang turut hadir adalah DPC HNSI Bintan, HNSI Tanjungpinang dan HNSI Lingga.
Sekretaris HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra S.IP yang juga didampingi oleh Wakil Ketua Eddy Londo, dalam pertemuan tersebut meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menolak dan membatalkan Regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi tangkap WPP-NRI 711, di wilayah Laut Natuna - Anambas dan juga melarang keras alat penangkapan ikan jaring tarik berkantong tidak ramah lingkungan dan juga tidak memiliki izin pusat. serta meminta agar memperkuat unsur pengawasan patroli laut yang berkelanjutan.
" kami juga meminta agar aga bapak gubenur dapat mengganti Kepala Cabang Dinas DKP di Anambas yang baru, agar nantinya kepala cabang pengganti dapat memprioritaskan kinerja di kantor cabang dinas di Kabupaten Kepulauan Anambas. " ucapnya.
Sedangkan terkait BBM yang diberikan terbatas di Anambas, Dedi berharap agar gubernur dapat menemui BPH MIGAS dan Pertamina agar BBM di Anambas tidak diberikan kuota terbatas.
Sebelumnya di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD HNSI Kepri, Eko Fitriandi mengatakan bahwa kedatangan HNSI Kepri Bertemu gubernur juga bertujuan untuk menyampaikan sikap tegas HNSI Kepri yang menolak kenaikan harga BBM.
"Sikap kami tegas menolak kenaikan harga BBM , karena akan berimbas terhadap Nelayan Kepri," tegas dia.
Eko juga menyampaikan dan memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Kepri agar lebih serius mengelola sektor maritim untuk mendongkrak pendapatan daerah.
"Pada pertemuan ini juga kami sampaikan pandangan-pandanga tentang perikanan Kepri serta Masukan yang bisa gubernur lakukan dan konsentrasikan agar Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan (PAD) menjadi unggulan," jelasnya kepada sejumlah awak media.
( Yuni S)
Posting Komentar