Serius akan Bentuk Provinsi Natuna-Anambas, Para Panitia Pembentukan Gelar Konfrensi Pers

Panitia Pembentukan saat Gelar Konferensi Pers-

NATUNA I KEJORANEWS.COM : Wacana menjadi Provinsi khusus bakal terealisasi,hal ini  terlihat dari keseriusan masyarakat Kabupaten Natuna dan Anambas yang akan melakukan musyawarah Besar (Mubes) pembentukan badan perjuangan Provinsi khusus Natuna -Anambas.

Hal tersebut disampaikan Umar Natuna,Ketua Panitia Mubes saat konferensi pers, di S Cafe, Jln. Imam Hasanudin Ranai Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Jum’at sore ( 05/11/2021).

" Waktu dan tanggal pelaksanaan Mubes diperkirakan Minggu kedua Desember sesuai jadwal KM Bukit Raya, antara tgl 11-12 Desember 2021 di Natuna. Mininal Sekitar 500 orang, 200 dari Anambas dan 300 dari Natuna akan bertatap muka,Panitia juga membuka zoom meeting untuk mengakomodir rekan seperjuangan yang ada diluar Natuna ikut serta dalam Mubes pembentukan badan perjuangan Provinsi khusus." ucap Umar Natuna.(5/11/2021) didampingi Wakil Sekretaris 1 Haryadi , Bendahara Mubes Mustamin Bakri dan Wan Sofian.

Sebagian orang Natuna yang di luar daerah katanya, juga sudah diakomodir seperti,Abdul Kadir,Chandra Ibrahim,daeng Ayub Natuna,Zulfikri dan lainya.

" Untuk Anambas, Bupatinya akan datang ke Natuna dengan legislatif  beserta tokoh masyarakat dan unsur Desa " ungkap Umar Natuna.

Dalam agenda Mubes nantinya merumuskan  nama provinsi khusus Natuna - Anambas,strategi tim perjuangan untuk pembentukan provinsi khusus dan penentuan pusat Ibu Kota.

Umar Natuna juga tambahkan, setelah terbentuk badan perjuangan,pihaknya secara bersama akan  melakukan  gerakan perjuangan secara kelembagaan,opini publik, Pleasure, kajian akademis,proposal dan lainya.

Dalam giat ini, Mustamin Bakri, Bendahara Panitia Mubes yang dulu adalah Ketua badan perjuangan pembentukan Kabupaten Natuna Barat mengaku telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI terkait wacana pembentukan  provinsi Khusus Natuna-Anambas.

"Selain persiapan  administrasi dan teknis,kita juga akan melakukan pendekatan kepada para pemangku kebijakan mulai dari  Bupati  Natuna dan Anambas,hingga Gubernur Kepri dan anggota DPR RI" ujar Mustamin.

Katanya, saat ini moratorium pemekaran daerah  belum dicabut, namun saat ini ia mendapat info, khusus untuk Papua akan diberlakukan khusus,hal sehingga ia mengejar untuk pembentukan Provinsi Natuna -Anambas.

Diketahui,China mengklaim bahwa perairan Natuna, Kepulauan Riau, masuk dalam Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Indonesia pun menolak argumen China dan menegaskan bahwa Kepulauan Natuna milik Indonesia sesuai keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982.

Perhatian pusat pun besar dengan Natuna,di bawah kepemimpinan presiden Jokowi ,Pemerintah pusat telah menetapkan Natuna menjadi kawasan pertahanan  sebagai wujud nyata dalam tegakan kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna dan akan menyiapkan alokasi dana sebanyak 12 Triliunan untuk pembangunan penguatan  militer dan infrastruktur Kabupaten Natuna.

(Piston)