Pendapatan Labuh Jangkar di Kepri, Target Rp 200 Miliar Pertahun


Pendapatan Labuh Jangkar di Kepri, Target Rp 200 Miliar Pertahun

Gubernur Kepri (Tengah)
KEPRI I KEJORANEWS.COM :Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa hasil pungutan dari labuh jangkar akan memperkuat fiskal daerah. Kekuatan fiskal ini akan digunakan sebaik dan seefisien mungkin untuk membangun berbagai infrastruktur yang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga infrastruktur penunjang investasi ke depan agar seluruh kawasan di Kepri lebih kompetitif. 
 
"Kami akan terus memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah ini. Namun hal ini hanya bisa kami lakukan kalau mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu terima kasih dan berharap Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan dan jajaran lainnya yang terkait di laut terus memberikan dukungan itu bagi kemajuan Kepri," katanya.
 
Hal tersbut, disampaikannya pada Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sekaligus Launching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjung Pinang - Kepri. Selasa, (09/03/2021)
 
Untuk penentuan titik labuh jangkar, lanjutnya Pemerintah Provinsi Kepri sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik labuh jangkar akhirnya dengan bantuan Kemeko Marves maka ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial. Setelah melalui diskusi dan didukung oleh legal adviser dari Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Kepri serta pihak-pihak lainnya, akhirnya pekan lalu diluncurkan pungutan retribusi ini khusus di kawasan perairan Pulau Galang.
 
"Hari ini empat lokasi akan kita launching pungutan perdana labuh jangkar kembali yaitu pada area Labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun," jelasnya.
 
Menurutnya, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Hitung-hitungan dari hasil pungutan yang dilakukan di perairan Galang, karena Nipah dan Galang ini, merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, Pemprov masih memperoleh untuk hitungan menyeluruh dengan total 1.974.543 GT/ bulan atau 65.818 GT/hari.
 
"Dari situ Kepri baru mendapatakan pendapatan Rp 42 Juta perhari, Rp 1,3 Miliar perbulan maka kemungkinan baru mendapatkan perolehan pertahun itu Rp 15 Miliar lebih. Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang akan kita luncurkan hari ini, kita punyai target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT sehingga perhari kita mendapatkan pendapatan Rp 700 Juta sehingga 1 tahun kita bisa memperoleh pendapatan retribusi plus minus Rp 200 Miliar rupiah," ungkapnya.
 
Ia melanjutkan bahwa yakin angka tersebut bisa capai. Terlebih pemerintah mendorong para mitra kerja pada kawasan-kawasan jasa labuh ini untuk terus melakukan ekspansi pasar, membangun jaringan pasar yang lebih luas memberikan pelayanan yang lebih baik.
 
"Kita yakin setiap hari kapal-kapal yang berlalu-lalang, kata orang Melayu, di depan Singapura, Batam dan Bintan itu rata-rata 350 sampai 400 kapal masing-masing 500 GT. Kalau 5 sampai 10 persen saja mereka berlabuh di kawasan labuh jangkar kita maka Rp200 miliar itu akan bisa kita capai," jelasnya.
 
Rakor Labuh Jangkar
Dilihat di radar saat ini, sambungnya banyak sekali kapal yang berlabuh di tempat-tempat yang dianggap liar. Mereka belum berlabuh di kawasan-kawasan labuh jangkar seperti di depan perairan Berakit, atau di depan pulau Telang dan di beberapa wilayah yang lain. Karena itu, ia menekankan agar semua harus berupaya bersama agar mereka wajib berlabuh di kawasan labuh jangkar yang sudah ditetapkan.
 
"Setelah ini kita akan menindaklanjuti rapat untuk membentuk Tim Satgas atau Tim Koordinasi bersama Bakamla kemudian Pengkogabwilhan, Danlantamal dan Polairud dan stakeholder terkait untuk membentuk tim bersama agar kapal-kapal yang hari ini berlabuh di kawasan-kawasan di luar kawasan jasa labuh, kita giring mereka agar melabuhkan kapalnya di kawasan labuh jangkar yang sudah kita tetapkan," terangnya.
 
Lanjutnya lagi, saat ini Pemprov Kepri dalam kebijakan anggaran akan menggunakan prinsip-prinsip Tight Money Policy atau pengetatan ikat pinggang. Hal ini agar optimalisasi pembangunan daerah dapat dilakukan sungguh-sungguh.
 
"Kami juga sedang merestrukturisasi APBD. Kita mencoba lakukan terus intensifikasi pemungutan lebih baik. Kami berharap kalau hari ini baru 30 persen lebih mungkin kontribusi PAD terhadap APBD kami mudah-mudahan ke depan bisa meningkat bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu menandakan daerah ini mampu mengoptimalisasi potensi daerahnya secara optimal. Yang pasti dalam pengolaan pendapatan ini, speednya harus lebih cepat, jangan sampai dukungan sudah dari Pemerintah Pusat namun kitanya yang lambat dalam pelaksanaannya," kata Gubernur Kepri.
 
Sementara itu Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves, Marsetio menyampaikan bahwa dengan ditetapkan area labuh jangkar ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau lebih kompetitif. Juga memberikan tambahan baru bagi Pendapatan Asli Daerah.
 
"Dulu sebelum ada kebijakan labuh jangkar, orang ngurus namanya Perizinan Kepengurusan Kapal Asing (PKKA) izinnya 5-7 hari, sekarang hanya 1 jam online sehingga sudah banyak kemudahan-kemudahan. Bahwa area lego jangkar ditetapkan telah jelas, dulu tidak jelas masuk kemana. Pemerintah daerah dengan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru bahwa ada hal khusus yang diberikan kepada Kepri ini untuk mendapatkan bagian dari jasa labuh ujangkar ini. Pusat sangat mendukung hal ini, dan dalam waktu dekat akan ditinjau secara langsung oleh Menko Marves," pungkasnya.
 
Turut hadir pada rapat, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, Staf Ahli Menko Bidang Manajemen Konektivitas Sahat Manaor Panggabean, Para Asisten Deputi Kemenko Marves, FKPD Provinsi Kepulauan Riau, OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Instansi Vertikal.
 
 
 
Andi Pratama
Lebih baru Lebih lama