 |
| Walikota Batam (Kemeja Putih) |
TJ.PINANG I KEJORANEWS.COM :Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mendapatkan nilai tertinggi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 se-Kepulauan Riau.
"Meskipun di tengah situasi pandemi justru beberapa kabupaten dan kota bahkan menunjukkan grafik pencapaian (MCP) yang meningkat. Satu prestasi yang luar biasa, misalnya untuk Pemko Batam pada 2019 mencapai 75 kemudian tahun 2020 malah mencapai 84 poin," katanya saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjung Pinang. Rabu, (24/3/2021)
Ia melanjutkan, menyusul Pemko Batam yakni Pemkab Bintan dengan capaian MCP tahun 2020 sebesar 83 poin, naik dari tahun 2019 dengan nilai 64 poin. Kemudian, Pemkab Karimun mendapat nilai 78 poin pada 2020, capaian ini naik 3 poin dibanding 2019 dengan capaian 75 poin.
"Sedikit catatan untuk Pemprov Kepri sendiri, dari 89 (tahun 2019) kini dropnya ke 75 poin. Ini ada penurunan, minus 14 poin," terangnya.
Sambungnya, sementara daerah lain, juga mengalami penurunan, seperti Pemkab Anambas dari nilai 76 tahun 2019 kini turun menjadi 70 poin. Pemko Tanjung Pinang dari nilai 68 menjadi 65 poin, dan Pemkab Natuna dari nilai 75 menjadi 60 poin. Sedangkan Pemkab Lingga dari nilai 60 menjadi 50 poin.
"Pencapaian-pencapaian yang didapatkan khususnya di tahun ini, bisa kita pahami bersama karena kondisi pandemi. Kita berharap bahwa seusia wabah ini, akan bisa berjalan dengan baik lagi sebagaimana pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh di tahun-tahun sebelumnya," tutup Wakil Ketua KPK.
Berikutnya, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengungkapkan bahwa Pemko Batam siap berkomitmen dan mendukung program KPK dalam pemberantasan korupsi, hal-hal yang telah diarahkan KPK akan dikerjakan guna mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemko Batam.
"Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan penilaian MCP sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK," katanya, pada Rakor didampingi Sekda Kota Batam dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batam juga menerima 19 sertifikat, terkait dengan aset-aset yang dimiliki Pemko Batam yang sebelumnya belum tersertifikasi.
Andi Pratama
Posting Komentar