 |
BANDARLAMPUNG I KEJORANEWS.COM: Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mewaspadai lima poin krusial hingga hari H pencoblosan pilkada serentak nasional 9 Desember 2020.
Menurut Muzzamil, kelima poin itu meliputi anomali cuaca, politik uang dan malapraktik kecurangan sejenis, serangan teror, gagal teknologi, dan klaster penularan COVID-19.
Melalui keterangan tertulisnya di Bandarlampung, Selasa (8/12/2020), Muzzamil menengarai bahwa totalitas kesiapan rezim pilkada serentak 2020 ini kendati telah jauh lebih baik namun pantang kedodoran hari H Rabu esok.
"Rezim pilkada harus menjaga sejarah gelaran pilkada serentak nasional gelombang keempat pascapilkada 2005 ini, agar tidak saja makin luber-jurdil, namun juga kian paripurna dari sisi penyelenggaraan, demokratis dari sisi produk politik, kaya pencerahan, alih-alih ini pertama pascareformasi digelar masa pandemi," ujar Muzzamil.
Hal ini penting, aktivis gerakan 1998 ini menekankan, menimbang per ongkos, baik ongkos negara maupun ongkos kandidat, masih belum dapat mutualis simbiosisnya dengan agregat ideal indeks demokrasi terbangun di tingkat daerah. Ini PR berat, ujarnya.
"Masih jamak ditemukenali, pasangan kepala daerah produk pilkada yang baru bilangan hari sudah pecah kongsi, tidak pro-poor dan pro-poor budget, antidemokrasi, cidera janji, koruptif, jadi pesakitan KPK, melanggar sumpah jabatan, tertangkap nyabu, dan tidak enak lainnya. Lupa, tak hargai ongkos rakyat pemilihnya," cetus dia, evaluatif.
Kelima poin, rinci Muzzamil, pertama terkait anomali cuaca, ambil pemisalan sepanjang tiga pekan terakhir yang tak bisa disebut sepele. KPU-Bawaslu, sejoli rezim pilkada di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia, dirasa perlu memedomani prakiraan cuaca 270 daerah Rabu esok.
"Peringatan dini BMKG penting diacu. Terutama KPPS di TPS ruang terbuka. Sebab ini kala pandemi, jangan sampai gangguan pertama dan utama hari H pemungutan suara justru datang dari TPS, gegara force majeur gangguan cuaca ekstrem misal," ujarnya, dengan menggarisbawahi kendati masih ada fasilitasi hingga pemilihan lanjutan.
Kedua, soal musuh laten demokrasi modern, politik uang dan malapraktik kecurangan sejenis. "Pameo usang aturan dibuat untuk dilanggar memang patologi budaya politik. Penegakan hukum hingga level diskualifikasi atau pembatalan paslon terbukti tak buat gentar para pencoleng demokrasi. Selama penyelenggara tak masuk angin, kualitas demokrasi lokal masih bisa diselamatkan," lugas Muzzamil.
Lalu ketiga, terkait serangan teror, juga gangguan keamanan lainnya, pun patut untuk dicermati. Meski per amatannya, setahun terakhir Densus 88 Antiteror Mabes Polri tak lelah tangkapi pelaku terorisme di berbagai penjuru negeri, namun aksi teror hari H pilkada tak bisa dikesampingkan pula. "Bekerja sama dengan TNI, Polri, dan BIN, jangan kendurkan kewaspadaan dini.
"Berikut keempat, ihwal gagal teknologi, Muzzamil mewanti agar KPU-Bawaslu belajar dari praktik lalu-lalu, dimana kegagalan unsur teknis kepemiluan tanpa antisipasi memadai bermuara menggelinding jadi bola liar politisasi.
"Demokrasi digital bagian idealisme segenap anak republik tentang mimpi demokrasi Indonesia di masa depan. Praktik hari ini, ragam inovasi teknologi digital kepemiluan yang hadir dan coba diujicobakan, jika masih sandung error, mesti teratasi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Rakyat, sang pemilik sah kedaulatan tak mau tahu," tegasnya.
Kelima, dan ini cukup dirisaukan oleh banyak orang, KPU-Bawaslu diminta ketat dan serius menjalankan seluruh skenario penyelenggaraan tersusun, mitigasi risiko hari H pemungutan suara disusul berjenjang penghitungan suara pascapencoblosan, agar tidak serta-merta berubah massal menjadi klaster baru penularan COVID-19.
"Jika merujuk hari ke hari progresi perubahan perilaku keadaban publik menjalankan kedisiplinan protokol kesehatan cegah kendali COVID-19 sebagaimana taja pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 hingga hari ini, kami kuat prediksi protokol 3M yang rawan, rentan pelanggaran itu protokol jangan berkerumun/hindari kerumunan," dia mengintensi.
Mengunci keterangannya, Muzzamil mengajak 105 juta jiwa lebih rakyat pemilih pilkada 9 Desember di 270 daerah untuk sekali lagi menunaikan kecerdasan politiknya.
"1998 kami minta bunda relakan darah juang kami 'tuk bebaskan rakyat dari belenggu otoritarianisme Orde Baru. Kini 22 tahun kemudian, kami ajak rakyat ayo bawa alat coblos sendiri, pakai masker, ke TPS, jaga jarak, hindari berkerumun, pilih sesuai hati nurani, sukseskan pilkada serentak 2020," tuntas pemrakarsa kampanye daring "Dari Lampung Ingat 3M #ingatpesanibu" ini.
(Yusri)
Posting Komentar