 |
| Presiden RI Sidak Simulasi Vaksinasi (Dok. BPMI Setpres) |
Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti. Kepala Negara menjelaskan bahwa semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah bahwa kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal. "Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO," jelasnya.
Berikutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.
Kepala Negara memperkirakan bahwa sejumlah proses tersebut akan memakan waktu yang menyebabkan proses vaksinasi massal baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.
"Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," terangnya.
Terkait distribusi, Presiden menyebut bahwa hal itu tidak mudah. Karena tiap vaksin dari produsen yang berbeda memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda.
Hal inilah yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.
“Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua," tutupnya usai Sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor - Jawa Barat.
Andi Pratama
Posting Komentar