{[["☆","★"]]}
Menteri PPN RI, Bambang Brodjonegoro
JAKARTA I KEJORANEWS.COM : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Indonesia, Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh gagap teknologi (gaptek). Minggu, (28/07/2019)
 
"Diera revolusi industri 4.0, birokrat muda harus melek teknologi dan harus mengikuti perkembangan. Kalau anak muda seperti anda tidak boleh ada istilah gaptek, gaptek untuk generasi saya. Untuk generasi anda tidak ada istilah gaptek atau tidak mengerti bagaimana menggunakan teknologi. Semua harus melek teknologi harus paham apa perkembangan terakhir,” katanya.

Bambang Brodjonegoro melanjutkan, perubahan teknologi juga membawa perubahan pada gaya birokrasi yang sebelumnya manual menjadi electronic government (e-government). Dengan penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat ASN harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat ke depan.

Pertama menerapkan smart government melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi.
Kedua, penerapan open goverment dimana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Ketiga, Big data driven policy, dimana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah. Melalui pemanfaatan big data, pemerintah dapat menangkap aspirasi masyarakat serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
Keempat, Cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman.

“Budaya melayani dilakuan karena tuntutan jaman. Posisikan Anda di sektor swasta, kalau Anda tidak memberikan yang terbaik, Anda bisa bangkrut, atau Anda bisa dipecat, artinya culture shifting menunjuk anda untuk selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai hal,” jelasnya yang juga menjabat sebagai Kepala Bappenas, saat menjadi inspiring speaker dihadapan 6.198 CPNS pada acara Presidential Lecture 2019 (25/7), di Istora Senayan Jakarta.

Selain itu, ia menyampaikan ASN juga diminta untuk menghilangkan ego sektoral yang sering terjadi antar tiap unit kerja sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal. Dan juga menekankan ASN harus memegang nilai integritas untuk menciptakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien.

“ASN harus menjadi leader. Leader yang bisa merangkul semua pihak. Jangan kemudian hanya menjadi followers, selain itu ASN dituntut agar dapat menjadi pribadi yang fleksibel, terbuka dan adaptif. Para ASN tidak perlu berlama-lama di kantor hanya untuk menunjukan seolah-olah pegawai rajin. Namun yang terpenting adalah dengan waktu terbatas, ASN dapat melakukan banyak hal yang berguna.” pungkasnya.




humas/Andi
 
Top