{[["☆","★"]]}
Ketua Umum LSM SRK, Ahmad Rosano
BATAM I KEJORANEWS.COM : Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menghentikan sementara penghitungan suara calon presiden yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Permintaan ini disampaikan Ahmad Rosano Ketua Umum LSM SRK kepada sejumlah media nasional di Batam saat ditanyai mengenai tanggapannya terkait penghitungan form C1 yang dilakukan KPU secara online melalui website resmi KPU di situs :  https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Ahmad Rosano menilai dari pantauannya bersama tim dari LSM SRK banyak kesalahan yang dilakukan oleh KPU yang menyebabkan kerugian bagi pihak 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

" Kita melihat sudah berkali-kali KPU salah memasukkan data suara untuk 02. Kesalahannya yakni suara 02 terus berkurang. Sedangkan 01 pasangan Bapak Jokowi dan Maaruf Amin selalu bertambah, tidak sesuai dengan perolehan suara asli di form C1, " ujar Rosano. Selasa (23/4/2019) di salah satu restauran di Nagoya Lubuk Baja, Kota Batam.

Rosano berharap DPR-RI yang bertindak karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak bertindak terhadap sering salahnya KPU menginput data di Situng.

" Harus DPR-RI yang bertindak menghentikan sementara, karena kita dapat lihat Bawaslu saja sebagai pengawas tidak ada sikap terhadap tindakan KPU yang sering salah input data. Padahal sudah sering viral di media-media nasional, " terang Rosano.

Rosano mengkhawatirkan jika tidak ada tindakan oleh DPR-RI untuk penghentian sementara akan ada tindakan dari rakyat Indonesia yang merasa hak suara mereka telah dikebiri oleh KPU.

" Kita dapat lihat masyarakat saat ini sudah mulai tidak mempercayai KPU karena seringnya salah input data itu. Di Twitter salah satunya, kita bisa lihat ada tagar yang menjadi trending topik yakni " #kpujangancurang " dalam 3 hari ini masih terus jadi topik hangat. Ini bahaya kalau legitimasi KPU sudah tak dianggap rakyat. Bisa turun ke jalan jutaan rakyat itu. Untuk itu DPR-RI harus ambil tindakan, sampai mereka KPU berlaku jujur dalam penghitungan dan tidak salah lagi dalam menginput data, " tambah Rosano.

Menurut Rosano penginputan data dengan pegawai yang banyak di KPU seharusnya tidak terjadi adanya kesalahan.

" Masa sebanyak itu pekerja Situng selalu salah hitung, padahal tinggal cocokkan data C1 yang discan saja, " tutupnya.

Rdk
 
Top