 |
| Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun saat Menjadi Pembicara di FGD |
BATAM I KEJORANEWS.COM : Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa kalau bicara potensi, semua sudah tahu bahwa Kepri terutama Batam sangat menjanjikan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana komitmen yang kuat agar potensi itu dimanfaatkan untuk kemajuan Kepri dan Indonesia.
“Kalau sudah bagus kok larinya lambat. Nyangkutnya di mana? Lokasinya bagus tapi investasi lambat, masalahnya dimana?” tanya Nurdin saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Penyerahan Nota Kesepahaman (MoU) di Ballroom Hotel Best Western Panbil Batam, Selasa, (6/2/2018) pagi.
Menurut Nurdin komitmen bersama semua pihak baik di pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk membuat potensi itu tidak lagi tersangkut perkembangannya. Juga tidak melambat karena aturan yang satu dan lainnya saling bertabrakan dan menjadikan semuanya terhambat.
“Yang mereka tunggu kepastian yang diberikan kepada dunia usaha. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil tapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” kata Nurdin yang berharap semua pihak secepatnya memberikan komitmen dan mendukung semua itu dengan regulasi yang mendukung percepatan investasi.
Menurut Nurdin, antara kementerian kadang aturannya merepotkan daerah dalam menggaet investasi. Karena semua itu membuat proses menjadi lambat. Kelambatan itu bisa membuat investor memindahkan investasinya.
Semua itu, kata Nurdin membuat image daerah ini menjadi jelek dalam pelayanan investasi. Padahal, seluruh pemangku kepentingan di Kepri berkomitmen untuk membuat daerah ini semakin maju dan investasi terus berdatangan.
“Momen itu kalau sudah lewat kadang sulit datang lagi,” kata Nurdin.
Nurdin mencontohkan Johor, Malaysia yang begitu cepat dalam proses perizinan. Regulasi yang dibuat pun sangat mendukung. Tak heran perkembangan di kawasan yang juga berbatasan dengan Singapura ini sangat cepat.
Hadir dalam FGD itu Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Yan Fitri Halimansyah, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Dirjen Perwilayahan Pengembangan Industri dan Dirjen Ketahanan & Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Bidang Perencanaan Investasi BKPM Tamba P. Hutapea yang juga menjadi pembicara.
Tampak juga Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Konjen Singapura di Batam Gavin Chay, Wakil Ketua Umum HKI Pusat Darwoto, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang, Owner Panbil Grup Johanes Kennedy, Dirpam Obvit Kombes Pol. Yerri Oskag.
Pada FGD yang mengusung tema “Peran Multi Pihak Dalam Mendukung Iklim Investasi di Provinsi Kepri” juga dilakukan penyerahan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pengamanan Objek Vital Nasional dengan 4(empat) kawasan Industri di Provinsi Kepri. Keempatnya antara lain Panbil Industrial Estate, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batamindo Invesment Cakrawala dan Bintan Inti Industrial Estate.
Wakapolda Yan Fitri mengatakan semua pihak harus berkomitmen membangun Kepri menjadi daerah yang sejahtera dan makmur. Yan mengajak semua duduk bersama membangun komitmen untuk daerah ini.
“Kita harus bisa menjadi etalase negeri ini. Kita tunjukkan Kepri ini aman dan nyaman untuk investasi,” kata Yan Fitri.
Yan juga mengajak semua kawasan industri untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Bergabung secara baik dan bersatu dengan ketentuan yang ada.
Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Pusat Darwoto mengatakan di Batam saat ini ada sembilan kawasan indutri dengan luas 1.734 hektare yang tergabung dalam HKI. Masih ada 15 yang belum tergabung.
“Mari bergabung menjadi anggota HKI. Jika masalah keamanan kurang jadi perhatian, hal itu akan menghambat perkembangan kawasan industri,” kata Darwoto.
Menurut Darwoto faktor keamanan merupakan sesuatu pertimbangan strategi calon investor. Karena itu dia mengajak semua pihak bekerja sama menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam pada itu, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi sehingga kemajuan di daerah berkembang. Saat ini BP Batam sedang melakukan pembenahan terhadap permasalahan yang sering terjadi yakni : lahan, infrastruktur, dan perizinan.
“Untuk perizinan sendiri, BP Batam telah berupaya membuat suatu tempat sehingga tidak perlu bolak-balik di Mall Pelayanan Publik Gedung Sumex Batam Center,” kata Lukita.
Lukita menambahkan, dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Kepri bersama Kawasan Industri membuktikan bahwa Pemerintah dan Aparat Kepolisian memberikan rasa aman dan nyaman agar investasi terus meningkat.
Dirjen Perwilayahan Pengembangan Industri dan Dirjen Ketahanan & Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, Objek Vital Nasional Kawasan Industri harus terus dijaga dan diamankan agar pertumbuhan ekonomi Nasional meningkat. Saat ini, kata Gusti, kawasan industri di seluruh dunia terus berbenah untuk kearah kebaikan sehingga berlomba-lomba mencari investor
“Keamanan dan kenyamanan suatu kawasan industri menjadi daya tarik tersendiri dalam mencari investor,” kata I Gusti.
(Ade/Humas)
“Kalau sudah bagus kok larinya lambat. Nyangkutnya di mana? Lokasinya bagus tapi investasi lambat, masalahnya dimana?” tanya Nurdin saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Penyerahan Nota Kesepahaman (MoU) di Ballroom Hotel Best Western Panbil Batam, Selasa, (6/2/2018) pagi.
Menurut Nurdin komitmen bersama semua pihak baik di pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk membuat potensi itu tidak lagi tersangkut perkembangannya. Juga tidak melambat karena aturan yang satu dan lainnya saling bertabrakan dan menjadikan semuanya terhambat.
“Yang mereka tunggu kepastian yang diberikan kepada dunia usaha. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil tapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” kata Nurdin yang berharap semua pihak secepatnya memberikan komitmen dan mendukung semua itu dengan regulasi yang mendukung percepatan investasi.
Menurut Nurdin, antara kementerian kadang aturannya merepotkan daerah dalam menggaet investasi. Karena semua itu membuat proses menjadi lambat. Kelambatan itu bisa membuat investor memindahkan investasinya.
Semua itu, kata Nurdin membuat image daerah ini menjadi jelek dalam pelayanan investasi. Padahal, seluruh pemangku kepentingan di Kepri berkomitmen untuk membuat daerah ini semakin maju dan investasi terus berdatangan.
“Momen itu kalau sudah lewat kadang sulit datang lagi,” kata Nurdin.
Nurdin mencontohkan Johor, Malaysia yang begitu cepat dalam proses perizinan. Regulasi yang dibuat pun sangat mendukung. Tak heran perkembangan di kawasan yang juga berbatasan dengan Singapura ini sangat cepat.
Hadir dalam FGD itu Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Yan Fitri Halimansyah, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Dirjen Perwilayahan Pengembangan Industri dan Dirjen Ketahanan & Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Bidang Perencanaan Investasi BKPM Tamba P. Hutapea yang juga menjadi pembicara.
Tampak juga Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Konjen Singapura di Batam Gavin Chay, Wakil Ketua Umum HKI Pusat Darwoto, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang, Owner Panbil Grup Johanes Kennedy, Dirpam Obvit Kombes Pol. Yerri Oskag.
Pada FGD yang mengusung tema “Peran Multi Pihak Dalam Mendukung Iklim Investasi di Provinsi Kepri” juga dilakukan penyerahan Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama Pengamanan Objek Vital Nasional dengan 4(empat) kawasan Industri di Provinsi Kepri. Keempatnya antara lain Panbil Industrial Estate, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batamindo Invesment Cakrawala dan Bintan Inti Industrial Estate.
Wakapolda Yan Fitri mengatakan semua pihak harus berkomitmen membangun Kepri menjadi daerah yang sejahtera dan makmur. Yan mengajak semua duduk bersama membangun komitmen untuk daerah ini.
“Kita harus bisa menjadi etalase negeri ini. Kita tunjukkan Kepri ini aman dan nyaman untuk investasi,” kata Yan Fitri.
Yan juga mengajak semua kawasan industri untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Bergabung secara baik dan bersatu dengan ketentuan yang ada.
Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Pusat Darwoto mengatakan di Batam saat ini ada sembilan kawasan indutri dengan luas 1.734 hektare yang tergabung dalam HKI. Masih ada 15 yang belum tergabung.
“Mari bergabung menjadi anggota HKI. Jika masalah keamanan kurang jadi perhatian, hal itu akan menghambat perkembangan kawasan industri,” kata Darwoto.
Menurut Darwoto faktor keamanan merupakan sesuatu pertimbangan strategi calon investor. Karena itu dia mengajak semua pihak bekerja sama menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dalam pada itu, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi sehingga kemajuan di daerah berkembang. Saat ini BP Batam sedang melakukan pembenahan terhadap permasalahan yang sering terjadi yakni : lahan, infrastruktur, dan perizinan.
“Untuk perizinan sendiri, BP Batam telah berupaya membuat suatu tempat sehingga tidak perlu bolak-balik di Mall Pelayanan Publik Gedung Sumex Batam Center,” kata Lukita.
Lukita menambahkan, dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Kepri bersama Kawasan Industri membuktikan bahwa Pemerintah dan Aparat Kepolisian memberikan rasa aman dan nyaman agar investasi terus meningkat.
Dirjen Perwilayahan Pengembangan Industri dan Dirjen Ketahanan & Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, Objek Vital Nasional Kawasan Industri harus terus dijaga dan diamankan agar pertumbuhan ekonomi Nasional meningkat. Saat ini, kata Gusti, kawasan industri di seluruh dunia terus berbenah untuk kearah kebaikan sehingga berlomba-lomba mencari investor
“Keamanan dan kenyamanan suatu kawasan industri menjadi daya tarik tersendiri dalam mencari investor,” kata I Gusti.
(Ade/Humas)
