Di DPRD Anambas Para Elemen Masyarakat Pelaku Budaya Bahas Naskah Akademik tentang Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah


Di DPRD Anambas Para Elemen Masyarakat Pelaku Budaya Bahas Naskah Akademik tentang Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah

Syamsil Umri, S.I.P selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepulauan Anambas didampingi anggota DPRD, Hino Faisal, Adnan, dan Jhon Aquarius Putra  Sekretaris DPRD Anambas. Saat membuka FGD

ANAMBAS I KEJORANEWS. COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Anambas menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Ruang Paripurna lantai I Kantor DPRD Kepulauan Anambas. Kamis, (12/11/2026)


FGD Ranperda yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Lantai I tersebut dibuka secara resmi oleh, Syamsil Umri, S.I.P selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepulauan Anambas didampingi anggota DPRD, Hino Faisal, Adnan, dan Jhon Aquarius Putra  Sekretaris DPRD Anambas.


Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2026, sebagai wujud fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang dimiliki DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar upaya pemajuan kebudayaan memiliki landasan hukum yang kuat, terencana, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Syamsil Umri, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepulauan Anambas.


"Ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan, rancangan tersebut disertai dengan Naskah Akademik yang memuat kajian ilmiah atas permasalahan dan kebutuhan hukum yang hendak dijawab," ucapnya.



Lebih lanjut dirinya menyampaikan, Naskah Akademik ini disusun oleh Tim Tenaga Ahli PPKPK LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Penyusunannya didasarkan pada kajian peraturan perundang-undangan, data perangkat daerah, serta diskusi kelompok dan wawancara dengan pelaku budaya, lembaga adat, tokoh masyarakat, pendidik, dan perangkat desa di beberapa pulau.


"Kami menyadari bahwa naskah ini masih dapat disempurnakan. Oleh karena itu, kami membuka ruang masukan dari berbagai pihak stekholder yang hadir baik para pelaku budaya, lembaga adat, dan masyarakat serta seluruh pihak," ujarnya sembari membuka secara resmi FGD tersebut.


Sementara itu, kegiatan dilanjutkan pemaparan naskah akademik dan Ranperda Kepulauan Anambas tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah secara singkat dari Tim Tenaga Ahli Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan (PPKPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Maritim Raja Ali Haji. 


Harapan dengan melalui FGD ini dapat diperoleh masukan dan rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan naskah akademik. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah yang disusun nantinya memiliki landasan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Diskusi tanya jawab berlanjut pertanyaan dari berbagai pelaku budaya, lembaga adat, tokoh masyarakat, pendidik, dan perangkat desa.


Yuni S 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama