Ketua FORJASI Usulkan Solusi Nasional Atasi Tekanan Sektor Konstruksi
SURABAYA, Kejoranews.com – Di tengah meningkatnya harga material bangunan, kenaikan biaya energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku usaha jasa konstruksi berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Harapan tersebut mengemuka dalam gelaran Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Grand City Surabaya.
Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI) menilai kegiatan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut tidak hanya menjadi ajang pameran industri konstruksi, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi para pelaku usaha dari berbagai daerah.
Ketua FORJASI, R. Mohammad Ali, mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang membuka ruang dialog antara pemerintah, asosiasi, kontraktor, distributor, hingga produsen material konstruksi.
“Expo ini bukan sekadar pameran. Di sini terjadi pertukaran informasi yang sangat penting antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Banyak persoalan di lapangan yang akhirnya bisa disampaikan secara langsung,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, berbagai masukan yang muncul selama expo menunjukkan bahwa sektor konstruksi saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Kenaikan harga material menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan para rekanan di berbagai daerah.
Harga semen, misalnya, disebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan harga yang digunakan dalam perhitungan proyek pemerintah. Begitu pula dengan harga aspal yang terus bergerak naik seiring meningkatnya biaya distribusi dan bahan baku.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM turut menambah beban biaya operasional, terutama untuk mobilisasi alat berat dan pengangkutan material ke lokasi proyek. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga berbagai komponen impor yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
“Persoalan ini bukan hanya terjadi di Jawa Timur. Hampir semua rekanan di berbagai wilayah Indonesia menghadapi situasi yang sama,” kata Ali.
Melihat kondisi tersebut, FORJASI mendorong agar hasil diskusi dan temuan selama Expo Konstruksi Jatim 2026 tidak berhenti sebagai bahan evaluasi internal semata, melainkan disusun menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah perlunya mekanisme penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk material yang harganya sangat fluktuatif seperti semen, aspal dan bahan bakar minyak. Menurut FORJASI, sistem yang lebih fleksibel akan membantu menjaga keberlangsungan proyek tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Selain itu, forum juga mengusulkan adanya dukungan pembiayaan yang lebih kuat bagi pelaku UMKM konstruksi, terutama untuk proyek dengan nilai menengah ke bawah. Dukungan tersebut dinilai penting agar kontraktor lokal tetap mampu bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi.
FORJASI juga menyoroti pentingnya transparansi mutu proyek melalui audit kualitas material secara terbuka. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga standar pembangunan infrastruktur nasional.
Ali menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor lahirnya berbagai gagasan pembaruan kebijakan di sektor konstruksi.
Adapun 3 usulan rekomendasi ke Pusat yakni
1. Formula Nasional Adjustment HPS Material Volatil: Semen, Aspal, BBM. Jangan pakai “harga mati” saat pasar fluktuatif.
2. Skema Jaminan Cashflow UMKM Konstruksi Nasional: Bank Himbara + Penjaminan Negara untuk rekanan paket <10M.
3. Audit Mutu Terbuka Nasional: Publikasi hasil uji lab aspal & beton proyek strategis APBN/APBD. Jaga trust publik seperti yang diingatkan Pak Chatib Basri.
“Jawa Timur memiliki ekosistem konstruksi yang besar dan lengkap. Karena itu hasil-hasil diskusi dari expo ini sangat layak menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan,” ujarnya.
FORJASI pun mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, asosiasi profesi, pelaku usaha hingga produsen material, untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas pembangunan nasional.
“Pembangunan harus terus berjalan meskipun tantangan ekonomi sedang besar. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga mutu, efisiensi, dan keberlanjutan sektor konstruksi,” pungkasnya.
Dengan berbagai masukan yang mengemuka dalam Expo Konstruksi Jawa Timur 2026, pelaku usaha berharap forum tersebut dapat menjadi jembatan antara kondisi riil di lapangan dengan kebijakan nasional, sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kualitas dan keberlangsungan usaha konstruksi di daerah. (Ans)
Posting Komentar