SAPMA PP dan GMNI Kota Banjar Dorong Pemkot dan DPRD Ambil Langkah Kongkret dalam Penanganan Sampah

Irwan Herwanto, Ketua SAPMA PP Kota Banjar

BANJAR I KEJORANEWS.COM : Persoalan pengelolaan sampah di Kota Banjar kembali mendapat perhatian serius dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar. Mereka melakukan audiensi dengan DPRD Kota Banjar. Bertempat di Aula Singa Perbangsa, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan itu menekankan butuh langkah nyata dan solusi kebijakan buat perbaiki sistem persampahan di Kota Banjar yang dinilai belum optimal. 

SAPMA PP dan GMNI menyampaikan berbagai temuan di lapangan, seperti keterbatasan armada pengangkut sampah dan kendaraan kebersihan yang sudah tidak layak. Ini berdampak langsung ke pelayanan kebersihan dan lingkungan masyarakat. 

Irwan Herwanto, Ketua SAPMA PP Kota Banjar menekankan bahwa masalah sampah harus ditangani serius dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Mereka mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk segera ambil langkah konkret.

"Pengelolaan sampah butuh dukungan kebijakan dan anggaran serius. Armada kebersihan harus dalam kondisi layak buat pelayanan masyarakat yang optimal," tegasnya.

Hal senada disampaikan Septian Lestari dari GMNI Kota Banjar , bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan punya tanggung jawab moral buat kawal isu lingkungan hidup. Mereka berharap DPRD bisa ambil peran strategis buat perubahan kebijakan. 

"Aspirasi ini tidak berhenti hanya di audiensi, tapi jadi kebijakan dan program nyata dan keberlanjutan dan aksi konkret." Ucapnya.

Sementara itu, Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan dari Fraksi PKS menyatakan dan memahami urgensi terkait persampahan. Ia mengakui bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjar masih banyak tantangannya, baik dari sisi hulu maupun hilir. DPRD siap mendukung upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah. 

Cecep juga menekankan bahwa persoalan persampahan di Kota Banjar adalah masalah sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif. Dari edukasi masyarakat hingga kesiapan infrastruktur, semua butuh anggaran dan perencanaan matang.

" DPRD dan DLH akan tindaklanjuti aspirasi masyarakat, mulai dari penyesuaian anggaran untuk perbaikan armada kebersihan hingga pembahasan jangka panjang seperti pengembangan TPA dan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Audiensi ini diharapkan jadi awal kolaborasi antara DPRD, Pemda, dan masyarakat untuk kelola sampah lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Banjar.

Asep