Ikuti Rakor KPK RI, Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus Harapkan Tata Kelola Pemkab Lebih Bersih, Transparan dan Akuntable


Ikuti Rakor KPK RI, Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus Harapkan Tata Kelola Pemkab Lebih Bersih, Transparan dan Akuntable

Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus ( duduk batik coklat muda) saat mengikuti Rakor yang digelar KPK RI di Ancol, Jakarta
LAMPUNG BARAT I KEJORANEWS.COM : Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus menegaskan harapannya agar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mampu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.


Hal tersebut disampaikan bupati, usai mengiktui acara Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/25).


Lanjut bupati kegiatan tersebut diharapkan jadi momentum penting bagi Lampung Barat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.


Pada kesempatan tersebut, hadir jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yakni Ketua DPRD Edi Novial, Sekretaris Daerah Nukman, serta Inspektur Kabupaten.


Kehadiran mereka, menurut Bupati Parosil, mencerminkan keseriusan daerah untuk mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi.

“Pada acara ini, hadir semua unsur penting Pemkab Lampung Barat, ini menunjukkan bahwa kegaiatan bukan sekadar seremonial, tapi kita memang ingin membangun sinergi yang konkret dan berjalan berkelanjutan,” tegasnya.


Dalam penyampaiannya, Parosil menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan korupsi sebagai pondasi utama guna meminimalisir praktik korupsi.


Menurutnya, perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, termasuk audit reguler, sistem pengaduan publik, dan edukasi antikorupsi di kalangan pegawai pemerintah daerah.


“Agar tidak sekadar menunggu munculnya kasus, tapi bisa cegah sejak awal. Ini yang terus kami kembangkan bersama KPK,” ujarnya.


Bupati juga menyoroti peran vital sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan KPK, ia berharap setiap pelayanan, mulai dari perizinan hingga distribusi anggaran, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.


“Tujuan besarnya adalah masyarakat Lampung Barat merasakan pelayanan terbuka, anggarannya jelas, prosesnya terdokumentasi, dan tidak ada celah untuk penyimpangan,” kata Parosil.(ADV)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama