Fraksi Golkar DPRD Natuna Minta Pemda Optimalkan PAD

Wabup Natuna dan Pimpinan DPRD Natuna-

NATUNA | KEJORANEWS.COM : Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Natuna menilai bahwa pencapaian target untuk realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja atau penyerapan anggaran yang sebesar-besarnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Natuna perlu dilakukan, mengingat dari laporan realisasi yang telah dibahas pada penyampaian pertanggung jawaban Bupati Natuna terhadap APBD 2021, bahwa pendapatan daerah senilai Rp 968,64 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 1,18 Triliun atau 82%, sementara Realisasi Belanja sebesar Rp 952,61 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp 1,19 Triliun atau 79%.

Angka-angka lain yang dibahas di dalam Laporan Badan Anggaran tersebut berupa Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dan terdapat juga Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan LO, Beban LO serta laporan Defisit Kegiatan Non Operasional dan lain-lain.

Hal itu disampaikan Azi, saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi-Fraksi DPRD Natuna terhadap pemerintah daerah, terkait laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD T.A. 2021.

Selain itu Fraksi Golkar juga dapat mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, baik pajak, retribusi daerah dan lain - lain.

''Agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan perolehanPendapatan Asli Daerah (PAD) balk dari Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lain serta berupaya melakukan inovasi dengan mengoptimalkan keunggulan daerah yang dimiliki seperti pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Baharidan lain-lain," kata Azi.

Anggota DPRD dari fraksi golkar dapil Kecamatan Pulau Laut ini juga menyampaikan, agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat lebih intensif melakukan sosialisasi kepada wajib Pajak tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Pemerintah Daerah Natuna juga diminta dapat membuat skala prioritas dari setiap kegiatan yang dimasukkan ke APBD dengan menekankan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak serta menganggarkan kegiatan yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19.

"Agar pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran dan senantiasa melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang sudah di tetapkan di dalam APBD untuk menghindari penyalahgunaan anggaran serta hal-hal lain yang pada akhirnya dapat berdampak secara hukum, " tambah Azi.

Selain itu Fraksi Golkar juga minta agar pemerintah Kabupaten Natuna dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan dari perhatian pemerintah pusat terhadap daerahdaerah terdepan (terluar/perbatasan) dengan membuat program kegiatan yang dapat menarik anggaran dari pemerintah pusat sehingga tidak hanya berharap dari kemampuan APBD yang ada. meskipun banyak pembahasan dan penyampaian pendapat dari Fraksi golkar, namun pada intinya, fraksi ini menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Natuna untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah Natuna.

Selain itu semua fraksi hampir menyoroti hal yang sama dalam penyampaian pendapat akhir, yakni mengenai upaya mencari peluang untuk meningkatkan Pendapat Daerah. Dan semua fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Natuna untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah Natuna.