JAKARTA |
KEJORANEWS.COM : Anggota Dewan Pers terpilih Azyumardi Azra meminta masyarakat
waspada mengantisipasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi usulan
penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Anggota Dewan Pers terpilih Azyumardi Azra-
Azyumardi yang juga
Cendekiawan muslim ini meminta masyarakat waspada kepada Jokowi yang kerap
melakukan tindakan yang berlawanan dengan yang diucapkan. Meski berkali-kali
mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra (panggilan
Azyumardi Azra, red) mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya.
"Saya
menyampaikan secara terbuka di berbagai media, Saya kira jangan berpendapat
begitu [Jokowi menolak], apalagi yakin. Karena melihat gejalanya adalah apa
yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang
dilakukan," kata dia dalam diskusi daring, Rabu (2/3/2022), seperti
dikutip dari Cnnindonesia.com.
Azyumardi Azra yang
juga Guru Besar UIN Jakarta itu mengkilas balik pernyataan Jokowi saat
berkomitmen untuk memperkuat KPK. Namun, yang terjadi, justru Presiden
menyetujui RUU KPK meski banyak ditolak masyarakat luas.
Pada 2020, lanjut
Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh. Namun, pemerintah
justru menyetujui pengesah UU Cipta Kerja yang merugikan seluruh buruh di
Indonesia.
"Jadi enggak
bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya
menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada. Jangan percaya, ternyata betul,
kan" kata dia.
Azra menyoroti
perubahan sikap Jokowi itu banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di
lingkungan Istana, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Azra mengaku
skeptis dengan lanjutan isu penundaan Pemilu sekaligus perpanjangan masa
jabatan presiden. Dia mengkritik wacana itu sebab berkebalikan dengan keputusan
pemerintah yang pada 2020 justru ngotot melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan
kasus pandemi Covid-19.
Namun, keputusan
itu saat ini justru bertolak belakang. Di tengah banyak penolakan terkait
wacana penundaan pemilu, lingkaran Istana justru ngotot agar Pemilu dan Pilpres
2024 ditunda.
"Sekarang
kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang. Tidak pemilunya ditunda. Kalau
dulu dipaksakan diselenggarakan. Ini nggak dipaksakan ditunda," kata Azra,
masih dikutip dari Cnnindonesia.com.
Menyikapi
pernyataan Azyumardi, Kuncus selaku Ketum LSM Investigation Coruuption
Transparan Independen (ICTI)-Ngo Kepri menyatakan mendukung apa yang dikritisi
Azyumardi Azra dalam konteks pemilu 2024 ditunda, dimana dirinya juga tidak
setuju.
"Kami dari LSM
tentu mendukung pernyataan Azyumardi yang mengkritik Presiden Jokowi soal
pemilu ditunda. Kami tidak setuju pemilu 2024 ditunda. Itu mecederai citra
demokrasi di negara kita yang sudah semakin membaik ini. Itu kemunduran, maka
dari itu kita menolak jika pemilu 2024 ditunda," kata Kuncus dalam
keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
"Jangan
Melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sudah disebutkan setelah tahun
2020 pelaksanaan Pilkadanya dilakukan serentak secara nasional dan akan
dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus
dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada," tegas Kuncus.
Kuncus mengajak
elemen masyarakat lain turut bersuara menolak pemilu 2024 ditunda.
"Kita suarakan
penolakan penundaan pemilu 2024. Pemilu 2024 mesti terlaksana sesuai jadwal.
Apalagi KPU sudah melaunchingnya," kata Kuncus.
( SMSI)
Posting Komentar