 |
| Pengukuhan Anggota HNSI Karimun |
TJB.KARIMUN I KEJORANEWS.COM : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad menekankan pentingnya keberadaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bagi pemberdayaan nelayan di Kepri. Karena perjalanan sejarah organisasi nelayan ini telah sangat panjang. Dan sesungguhnya HNSI ini adalah alat perjuangan para nelayan.
"Banyak hal-hal yang tidak terpecahkan jika persoalan mengenai nelayan ditangani secara individu. Maka memang diperlukan wadah HNSI ini. Namun itu kembali lagi kepada sejauh mana HNSI, apakah benar-benar bisa mewadahi atau tidak para nelayan ini," katanya pada Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kabupaten Karimun Periode 2021-2026, Tanjung Balai Karimun - Kepri, (19/12).
 |
| Gubernur Kepri (tengah, Kemeja Putih) |
Menurut Gubernur Kepri, bicara mengenai nelayan, tidak sedikit persoalannya. Karena bicara mengenai open akses, dimana tidak mudah mengatur aktivitas laut, maka perlu sinergitas dan koordinasi yang baik.
"Terkadang permasalahan antar nelayan soal wilayah penangkapan saja masih sering terjadi konflik. Apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang kala di satu sisi ada kebijakan makro yang harus dilakukan, tapi di sisi lain ada hal-hal yang menyebabkan nelayan tradisional termarjinalisasi," ungkapnya.
Lanjutnya, dalam waktu jangka pendek akan memanfaatkan APBN sebanyak-banyaknya untuk melengkapi kebutuhan infrastruktur nelayan. Tidak hanya kegiatan nelayan tangkap, tetapi juga nelayan budidaya.
Menurutnya, budidaya sekarang menjadi primadona, baik rumput laut, ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, bahkan sudah mulai mengekspor 1,2 ton sirip ikan pari. Untuk itu, pihaknya menugaskan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempelajari apakah ikan pari bisa dibudidayakan atau tidak mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi.
Sehingga saat ini pihaknya sedang berada dalam tahapan untuk memilah-milah komoditas apa yang dapat dikembangkan, baik untuk budidaya, maupun kebutuhan infrastruktur nelayan.
Sedangkan untuk jangka panjang, lanjutnya lagi beberapa infrastruktur besar yang kedepannya dapat menjamin semua proses pengolahan ikan dapat dilakukan dengan baik di tempat tertentu. Antara lain pelabuhan multi purpose di Natuna, kemudian 1500 Ha, Marine City di Galang kerja sama Pemprov dan BP Batam, serta pelabuhan penampungan ikan di Karimun dan Anambas.
"Untuk itu, kita perlu mempersiapkan readiness criteria dahulu, baru kita dapat membuat DED yang diusulkan ke Kementerian,” paparnya lagi," terangnya.
Pemprov akan bekerja keras mendorong bagaimana porsi pemberdayaan nelayan ini dapat diperkuat melalui anggaran pusat dan daerah, tetapi HNSI juga harus dapat memfasilitasi. "Kalau perlu bantuan-bantuan nelayan harus ada rekomendasi dari HNSI agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," pungkasnya.
Andi Pratama
Posting Komentar