BATAM I KEJORANEWS.COM : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri menggelar
bincang santai penanganan investigasi ilegal dan pinjaman online (Pinjol)
ilegal bersama Satgas Waspada Investasi di Best Western Premier (BWP) Panbil,
Selasa (21/12/2021).Photo Bersama di Bincang Santai OJK-
"Kami percaya edukasi pada masyarakat penting untuk
dilakukan. Untuk itu, kami undang media massa dalam kegiatan ini. Penanganan
investasi ilegal dan pinjol ilegal, preventifnya salah satunya melalui edukasi
ini," ucap Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus.
Menurutnya, peranan media sangat krusial. Dengan fungsi media
sebagai penyedia informasi bagi publik,
pemahaman terhadap investasi dapat disampaikan secara luas kepada
masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menekan merebaknya kasus investasi ilegal
dan pinjol ilegal di tengah perkembangan teknologi informasi.
Sementara itu, minat berinvestasi masyarakat cukup tinggi. Namun
demikian, minat untuk berinvestasi tersebut, lanjut dia, hendaknya didukung tingkat literasi keuangan yang memadai.
Survei OJK Tahun 2021 tingkat literasi keuangan masyarakat Kepri hanya 45,67
persen sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 92,13 persen.
"Kemajuan teknologi tanpa disertai pemahaman yang baik akan
jadi blunder. Takutnya yang seharusnya membantu, malah merugikan. Ini tidak
kita harapkan," katanya.
Sejumlah kasus investasi bodong yang dicatat OJK Kepri seperti
Hot Forex di Tanjungpinang, yang bahkan sudah dinyatakan illegal oleh Satgas
Waspada Investasi, November 2019 lalu. Kasus lain yakni Arisan Online di
Kabupaten Natuna. Tidak tanggung-tanggung kerugian ditaksir mencapai Rp 2
miliar.
Selain itu, pada tahun
2021 Satgas Waspada Investasi Kepulauan Riau juga menindaklanjuti laporan
masyarakat bahwa ada tiga entitas investasi bodong. Di antaranya, Go-Champion,
HJ Investment yang menawarkan profit 40% dalam waktu singkat dan sudah
dinyatakan illegal/bodong oleh Satgas Waspada Investasi pada Mei 2021. Serta
penawaran K-trade dengan modus Trading Forex yang menawarkan imbal hasil 1
persen per hari.
Sementara itu, sepanjang tahun 2021 masih banyak ditemukan
penawaran pinjol ilegal masih marak. Rony mengatakan, dalam prakteknya, pinjol
ilegal menawarkan endanaan yang sangat mudah tanpa jaminan. Namun ia mengingatkan
bunga yang dikenakan sangat tinggi dan proses penagihannya sangat tidak wajar.
"Hingga November 2021, pinjol ilegal yang sudah ditutup
oleh Satgas Waspada Investasi di Pusat berjumlah sekitar 4.000 entitas padahal
yang berizin dan terdaftar di OJK hanya 104 entitas," imbuhnya.
Terkait pinjol, OJK Kepri secara tertulis memang belum menerima
pengaduan dari masyarakat. Namun diyakini sudah ada yang pernah menerima
pinjaman tersebut.
"Sebelum terjerumus dalam investasi ilegal dan pinjol
ilegal. Walaupun kelihatan menjanjikan, kita berharap masyarakat akan lebih
aware terkait legalitas maupun logis atau tidaknya tawaran suatu investasi
maupun pinjaman. Ini yang kita terus kebut, tak hanya kami namun perlu semua
pihak," pungkasnya.
Kominfo
Posting Komentar