Wisatawan Berkunjung, Wako Batam: "SOP Harus Dilaksanakan, Termasuk Saya Sendiri"


Wisatawan Berkunjung, Wako Batam: "SOP Harus Dilaksanakan, Termasuk Saya Sendiri"

Wako Batam Menyampaikan Laporannya
BATAM I KEJORANEWS.COM: Pemerintah merencanakan membuka kembali Wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi percontohan. 
 
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan Kepri ada dua yang akan ditunjuk sebagai pilot project. Diantaranya adalah Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
 
"Untuk Batam akan dipusatkan di Kecamatan Nongsa. Alhamdulillah saat ini Nongsa sudah zona hijau," katanya dan menyatakan kesiapan Kota Batam dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Batam View Resort, Nongsa - Batam. Sabtu, (20/03/2021)
 
Sambungnya bahwa ada tiga keunggulan Nongsa untuk menjadi daya tarik wisman. Pertama adalah wisata golf, resort dan juga Kampung Tua. Sehingga diharapkan bisa menjadi pilihan wisatawan untuk datang ke Batam.
 
Namun, ia berpesan kepada seluruh pengelola kawasan pariwisata di Nongsa untuk benar-benar menerapakan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Sebab, hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan wajib dilaksanakan.
 
"Kalau sampai ada satu saja kasus, maka ini akan ditutup kembali. Untuk itu siapapun yang datang SOP harus dilaksanaka, termasuk saya sendiri," tegasnya.
 
Baca Juga:

Menparekraf dan Gubernur Kepri
Berikutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan pihaknya juga sepakat apa yang disampaikan Wali Kota Batam.
 
Menurutnya, dengan dibukannya kembali pintu masuk wisawatan mancanegara diharapkan agar pengelola pariwisata di Kepri tidak berevoria yang berlebihan. Sehingga lengah dan tidak menerapkan SOP yang ada.
 
"Kita harus belajar dari Bali, awalnya dipuji-puji kemudian kasus Covid-19 meningkat dan menjadi urutan nomor tujuh terbanyak di Indonesia," katanya.
 
Selain itu, Menparekraf juga berpesan kebijakan pembukaan pariwisata mancanegara ini diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha yang besar saja. Tapi juga harus sampai kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 
 
Andi Pratama
Lebih baru Lebih lama