Catatan Akhir Tahun ORI di Kepri, Ada 311 Laporan Masuk


Catatan Akhir Tahun ORI di Kepri, Ada 311 Laporan Masuk

Catatan Akhir Tahun ORI di Kepri,  Ada 311 Laporan Masuk
Kepala Kantor ORI Perwakilan Kepri dan Staf
BATAM I KEJORANEWS.COM :Kepala Kantor Ombudsaman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, SE, MH menyampaikan bahwa penerimaan laporan pertahun dari tahun 2018 terdapat 203 laporan, 2019 terdapat 235 laporan, tahun 2020 terdapat 311 laporan.
 
Dari 311 laporan terdiri dari, 155 laporan masyarakat, 22 Reaksi Cepat Ombudsman, 80 Konsultasi Non Laporan, 50 Tembusan, 4 Inisiatif Investigasi.
 
"Kenaikan tersebut, menurutnya suatu yang positif karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara sudah semakin di percaya," terangnya pada penyampaian catatatan akhir tahun ORI Perwakilan Kepri, di Batam Centre - Batam (18/12).
 
Ia menjelaskan bahwa tahun ini dengan situasi pandemi Covid-19, dengan keterbatasan ruang gerak dan anggaran, pihaknya berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.
 
"Laporan yang kami terima cukup naik signifikan. Tahun ini, kita menerima 311 laporan rata-rata 26 laporan tiap bulan, dan pada bulan Juli terjadi peningkatan ketika masa pendemi," jelasnya.
 
Catatan Akhir Tahun ORI di Kepri,  Ada 311 Laporan Masuk
Catatan Akhir Tahun
Lanjutnya, pelapor yang masuk berasal dari 7 Kabupaten/Kota di Kepri, paling banyak berasal dari kota Batam 134 laporan, TJ. Pinang 15 laporan, Kab. Karimun 11 laporan, Kab. Bintanp 8 laporan, Kab. Anambas 3 laporan, Kab.Natuna 1 laporan, dan lainnya 9 laporan.
 
Rincian kategori pelapor, terdiri dari korban langsung 114 laporan, melalui kuasa hukum 60 laporan, badan usaha 19 laporan, kelompok masayarakat 12 laporan.
 
"Kalau target penyelesaian dari pusat 250 laporan. Namun, karena masa pandemi proses pemeriksaan dari 181 laporan penyelesaian 108 laporan yang selesai, sisanya progres penyelesaian," katanya.
 
Instansi yang paling banyak diperiksa laporannya mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemerintah provinsi, Pemerintah daerah, Kementrian, Interaksi kependudukan (Persoalan Agraria/pertanahan, Kepegawaian, Jaminan Sosial, Kesejahteraan Sosial, KTP,dll).
 
Terkait anggaran, "Dari Rp 846 juta anggaran yang diterima, terealisasi sekitar Rp 840 juta. Alokasinya  dalam realisasi anggaran perprogram, diantaranya penyelesaian laporan, pencegahan, layanan perkantoran, dan desiminasi perwakilan," pungkas Kepala Kantor ORI Perwakilan Kepri.
 
 
Andi Pratama
Lebih baru Lebih lama