{[["☆","★"]]}
Ketua Komisi I DPRD Batam
BATAM I KEJORANEWS.COM: Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Budi Mardiyanto menyampaikan rapat Paripurna sudah terjadwal satu bulan sebelumnya, dan reses ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sabtu, (07/03/2020)

"Rapat paripurna hanya sebuah klise. Ini sedih sekali, dewan tidak dihargai. Kedepan kita buat mosi tidak percaya, tidak membenarkan dengan alasan apapun," tegasnya, di ruang Komisi I DPRD Kota Batam, Batam Centre  - Batam.

Hal tersebut, disampaikannya karena kekecewa dengan ketidak hadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota (OPD Pemko) Batam, sehingga hasil laporan reses dari fraksi - fraksi di DPRD Batam batal di bacakan.

Pada Rapat Paripurna ke III Laporan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, (5/3) di hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Wakil Ketua II, dan Anggota DPRD Kota Batam.

Sambungnya, laporan reses harus di bacakan dan dihadiri OPD yang bersangkutan. "Tapi, bagaimana mau di baca kalau tidak dihadiri Kepala Dinas. Hasil reses ini terkait Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bagian dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)," pungkasnya, dimana ini merupakan yang kedua kalinya terjadi.

Menanggapi apa yang terjadi, di tempat terpisah Sekda  Batam, Jefridin mengatakan bahwa Kepala Dinas masih ada di Jakarta, di Kementrian dalam pertemuan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan ada juga rapat bersama Menteri Perekonomian.

Pada Rapat Paripurna, hadir sebagai wakil di minta Kabid atau Sekretarisnya. Sementara Wali Kota Batam sedang berada di Jogja menghadiri pernikahan anaknya, sedangkan Wakil Wali Kota, di Pulau Galang - Batam. "Ini terjadi karena waktu atau skedul, jadi seperti itu. Semua tidak ada di tempat, dan sekarang berada di luar Kota, karena ada kepentingan daerah semua di Jakarta," terangnya.



Andi Pratama
 
Top