{[["☆","★"]]}
Menkopolhukam dan Menteri KKP -
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan Keberadaan Natuna sebagai bagian dari Kedaulatan NKRI, Mentri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, Rabu (14/1/2020) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

Mahfud kepada wartawan di Faslabuh TNI AL Selat Lampa mengatakan, Presiden telah menegaskan, bahwa kedaulatan itu tidak ada tawar menawar. Akan tetapi, dalam hal ini negara tidak sedang mempertahankan kedaulatan, melainkan menjaga hak berdaulat atas laut.

“Akan tetapi, kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan. Tetapi menjaga hak berdaulat atas laut, jadi beda, ini bukan perang”, ujar Mahfud.

Oleh karenanya tambah Mahfud, Presiden telah menginstruksi agar melakukan peningkatan intensitas patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau laut Natuna utara.

Di samping meningkatkan volume patroli, melalui koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, akan dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut Natuna. Sehingga, kedepan akan mulai dibangun banyak sentral-sentral kegiatan ekonomi, dengan tetap menjaga keamanan laut.

Menkopolhukam juga menyinggung mengenai kebijakan pemerintah dalam mengerahkan nelayan dari luar Natuna untuk menangkap ikan diperairan Natuna, semata dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI.

“Kemudian juga disebutkan, kita akan memperbanyak kapal ikan di sini. Tetapi jangan salah paham, seakan-akan kita mau ngedrop nelayan luar Natuna ke sini, lalu nelayan tempatan tidak diperhatikan." Kata Mahfud.

Sebaliknya kata Mahfud, prioritas akan diberikan kepada nelayan lokal. Nantinya, Menteri Kelautan dan Perikanan akan mengkoordinasikan secara detail dengan Pemda Natuna.


“Justru hari ini langkah-langkah itu mau dibicarakan arahnya kemana. Dimana posisi nelayan-nelayan setempat dan apa saja yang diperlukan disini, " tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan Perikanan , Edhy Prabowo pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya tidak fokus terhadap rencana mobilisasi kapal nelayan Pantura. Tetapi, lebih kepada memperbaiki program yang dinilai “gagal” di masa lalu.

Ke depan, pihaknya akan melihat sesuai dengan harapan masyarakat. Dalamhal ini peran serta Pemda sangat dibutuhkan, dalam hal menentukan program yang tepat bagi nelayan di daerah.

Dalam rangkaian Kunker mentri ke Natuna yang dihadiri Gubernur Kepri Isdianto, Kapolda Kepri Irjen Pol. Andap Budhi Revianto, Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Anggota DPRD Natuna, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu juga dilaksanakan joy sailing atau pelayaran gembira menggunakan KRI Semarang- 594, meninjau Kapal Perang RI yang disiapkan untuk siaga tempur samudera di laut Natuna. Kemudian menyaksikan fly pass 4 pesawat tempur TNI AU dan Sailing pass dari anjungan kapal.

(Rom)
 
Top