 |
| M. Yusuf Ketua Harian DPC HNSI KKA- |
ANAMBAS I KEJORANEWS.COM : Panasnya konflik politik di perbatasan laut Natuna Utara atau dulunnya Laut Cina Selatan membuat Pemerintah Pusat harus membuat strategi dalam mempertahankan zona perbatasan tersebut. Rencananya Menko Polhukam Mahfud MD akan mendatangkan ratusan nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa di laut Natuna Utara. Hal ini membuat nelayan lokal angkat suara.
Melalui Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dengan tegas menolak kedatangan Nelayan Pantura karena akan menimbulkan pertikaian konflik sosial bagi nelayan lokal.
"Laut China Selatan atau sekarang sudah diganti laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tidak bisa dipisahkan, jadi kita dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mendatangkan ratusan bahkan ribuan nelayan Pantura," tegas M. Yusuf Ketua Harian DPC HNSI KKA, Selasa (14/1/2020).
Yusuf mengatakan penolakan tersebut ada beberapa pertimbangan, salah satunya nelayan Pantura menggunakan alat tangkap ikan cantrang yang dapat menyebabkan bisa rusaknya terumbu karang atau ekosistem laut.
"Mereka menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, tentu nanti merusak ekosistem dan biota laut, di masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti menteri KKP alat tangkap cantrang itu di larang," jelasnya.
Menurutnya, selama ini nelayan di KKA sudah menolak keberadaan kapal-kapal ikan di atas 30 GT dengan alat tangkap ikan jaring atau pursen seine karena menimbulkan banyak persoalan.
"Dari dulu kita HNSI dan nelayan Anambas meminta kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar jumlah kapal ikan diatas 30 GT di kurangi karena hasil tangkap nelayan lokal terus mengalami penurunan dan anak-anak ikan habis ikut terjaring," jelasnya.
"Belum lagi persoalan-persoalan seperti pelanggaran zona tangkap, transhipment di tengah laut, persoalan sosial yang muncul," sambungnya.
Sementara itu, menurut Ketua HNSI Kecamatan Siantan, Muslimin IB mengatakan datangnya nelayan Pantura di Laut Natuna Utara dapat memicu konflik dengan nelayan lokal.
"Kalau dipaksakan juga untuk mendatangkan nelayan Pantura di perairan kita memicu potensi perselisihan di laut nantinya," ungkap Muslimin.
Lanjut Muslimin, dirinya meminta pemerintah untuk melakukan pemberdayaan nelayan lokal dengan memberikan bantuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan sehingga nelayan dapat ikut aktif berperan melakukan pengawasan.
"Kalau kita di bantu motor (pompong) dan sarana pendukung seperti radio dan Global Positioning System (GPS) kita menjadi mata-mata di laut untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia," tutupnya.
(Ardian)
