 |
| Bupati bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Rapat paripurna DPRD Natuna membahas Penyampaian pidato Bupati Natuna pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD) 2019 yang digelar Jum’at (9/11/2018), di gedung Wakil Rakyat Natuna.
Bertindak sebagai pimpinan rapat, ketua DPRD NATUNA, Yusripandi. Mengawali rapat ia mengatakan, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang diatur pada pasal 11 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Selqnjutnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan rancangan Peraturan Daerah APBD Natuna Tahun 2019.
 |
| Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2019 |
Dalam Pidatonya dalam Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2019, APBD Natuna dipredikasi Capai 1,13 Triliun.
Ia menjelaskan APBD merupakan alat memegang peranan penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Otonomi daerah yang luas Nyata dan bertanggung jawab.
Dikatakan Hamid APBD mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran, sebagian cerminan kerja dan kemampuan pemda dalam membiayai serta mengelola anggaran pemerintah pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya dengan memperhatikan potensi daerah.
Menurutnya penyusunan RAPBD diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. RAPBD disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dituangkan dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara.
Telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD Natuna sehingga konsistensi antara program dan kegiatan dapat tercapai dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Bupati Natuna memaparkan perkembangan APBD selalu mengikuti asumsi makro dari APBN, sebab hampir 86,16% sumber pendapatan berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan 14,8% dari dana transfer pemerintah provinsi Kepri, 4,98% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Estimasi pendapatan anggaran daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar 1,13 Triliun dengan rincian Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yakni, Pendapatan sebesar 1,13 Triliun terdiri dari PAD dianggarkan sebesar 56,57 M bersumber dari Pendapatan pajak daerah, distribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dana perimbangan dianggarkan sebesar 910, 26 Miliar mengalami kenaikan sebesar 37,89 % dana bagi hasil pajak dianggarkan sebesar 75,0 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Sumber Daya Alam sebesar 252,07 M. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar 391,52 M dan dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dianggarkan sebesar 191,66 M.
Lain – lain Pendapatan yang sah dianggarkan sebesar 168,67 M bersumber dari dana hibah BOS sebesar 11,25 M. Dana hasil pajak dari Provinsi sebesar 65,96 M dana Desa sebesar 63,63 M dana insentif daerah sebesar 27,83 M.
Belanja daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar 1,27 M terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung untuk belanja pegawai dan tunjangan serta transfer desa Pemda mengalokasikan anggaran kegiatan infrastruktur menggunakan DAK Pemerintah pusat sebesar 145,42 M untuk alokasi pendidikan sebesar 20,41% Kesehatan dianggarkan sebesar 16,90%
Dari sisi Pembiayaan RAPBD Tahun 2019 bersumber dari Estimasi sementara penerimaan pembiayaan sebesar 139,68 M untuk pengeluaran pembiayaan anggaran sebesar 5 M dalam rangka Peningkatan PAD.
Bupati Natuna menegaskan Pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 akan dibahas DPRD Natuna untuk mendapat persetujuan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, terang Hamid diakhir pidatonya.
Turut hadir dalam sidang paripurna DPRD Natuna FKPD dan OPD, Sekda Natuna Wan Siswandi.Sos serta para tokoh masyarakat Natuna.
Adw
