 |
| Pertemuan DPRRI dengan Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti dan OPD Natuna |
NATUNA I KEJORANEWS.COM : Bupati Natuna, Ngesti Yuni menyambut kedatangan rombongan Tim Pengawas DPR RI tentang pembangunan daerah perbatasan di Bandara Enclave Sipil Ranai-Natuna.
Dilanjutkan, secara resmi Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan pertemuan dengan rombongan DPR RI di ruang rapat Kantor Bupati Natuna. Rabu, 18 Oktober 2017 pukul 15.00 Wib.
Wabup Natuna Ngesti Yuni memberikan penjelasan tentang Natuna secara kompenrensif sebagai daerah Kepuluan yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan lainnya,dimana Natuna merupakan satu satunya wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling banyak berbatas dengan negara luar. Dan menjadi jalur perlintasan transportasi laut di wilayah asean.
Namun untuk progres pembangunan, tidak seperti yang di harapkan Presiden Jokowi yang telah datang ke Natuna sampai tiga kali. Segala harapan dan program yang di canangkan dari Nawa Cita yang ke tiga tidak sepenuhnya terealisasi.
Dalam hal ini, dari lima pilar pembangunan di Natuna melalui instruksi Presiden Jokowi, Wabup Natuna menyampaikan paling tercepat hanya dua pilar pembangunan yang sangat berdampak siginifikan. Sedangkan untuk pilar pembangunan seperti pariwisata dan sektor Migas masih seperti sediakala.
"Saat ini pembangunan Pelabuhan Ikan Terpadu serta sektor Pertahan dan Ketahanan untuk pembangunan TNI yang telah Nampak hasilnya" ucap Wabup Natuna.
Wabup Natuna Ngesti Yuni juga meminta, agar pos Lintas Batas bisa terselengara di daerah perbatasan seperti di Kecamatan Serasan, untuk di tetapkan sebagai daerah Pos Lintas Batas Negara Luar Malaysia, di Sematan yang jarak tempuh tidak terlalu jauh dari Kecamatan Serasan.dibanding dengan jarak ke pusat Kota Ranai terletak di Bunguran Besar
"Untuk perdagangan tradisonal telah berlangsung antara Serasan dengan Sematan, namun masih Ilegal, mohon agar daerah ini di tetapkan sebagai daerah Lintas Batas" ujar Ngesti Yuni.
Dijelaskan Wabup, saat ini juga masalah yang paling signifikan antara negara luar dengan Natuna yaitu adanya Ilegal Fishing di Laut Natuna.
Akan hal.ini, Sukirman anggota DPR RI dari Fraksi PAN juga menyampaikan, usulan dari pemerintah Kabupaten Natuna melalui Wakil Bupati Natuna akan menjadi catatan prioritas yang nanti akan diusulkan dalam paripurnan DPR RI.
Ditambahkan Sukiman, Natuna sebagai wilayah Kepuluan akan menjadi daerah perbatasan, dimana nanti akan mempunyai regulasi dan peraturan sendiri.
"Natuna sebagai daerah perbatasan akan kita usulan dan menjadi target utama kami" ucap Sukiman.
Wan Sofian Anggota DPRD Natuna, juga meminta agar pembangunan Lapas ada di Natuna, serta di perhatikan dengan tunjangan Polri yang mengabdi di Natuna sebagai daerah perbatasan.
Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) O318/Natuna, Mayor Oki Fikriansyah. Walaupun Natuna berbatasan dengan Negara Luar, namun masyarakat Natuna tetap NKRI Harga Mati. tunjangan TNI/POLRI juga di perhatikan sebagai wilayah perbatasan.
"TNI/POLRI tetap Merah Putih, tajam seperti belati, tapi jangan sampai tumpul dan bekarat" ucap Mayor Oki.
Adw
